BOGOR - Mendapatkan surat pengaduan dari Asosiasi Kontraktor Listrik
dan Mekanikal Indonesia terkait PLN, Asep Wahyuwijaya sebagai
legislator DPR Dapil Kabupaten Bogor menyoroti praktik bisnis BUMN yang
kerap membentuk anak hingga cicit perusahaan plat merah tersebut.
Asep
Wahyuwijaya pun menyampaikan kekhawatirannya atas makin meluasnya
aktivitas bisnis BUMN tersebut, yang justru berpotensi mematikan
pelaku usaha lokal dan UMKM.
“Sebagai
contoh, saya mendapatkan surat pengaduan dari Asosiasi Kontraktor Listrik dan
Mekanikal Indonesia terkait dengan PLN yang membuat entah anak, cucu atau
cicit perusahaan yang dimana mereka itu melakukan bisnis yang bukan mendukung
teknis listrikan, tetapi ngurusin jasa transportasi, ngurusin jasa keamanan,
ngurusin jasa clening service," kata Asep Wahyuwijaya kepada
wartawan, Jumat 23 Mei 2025.
Politisi Partai
Nasdem menuturkan, apa yang dillakukan oleh PLN adalah pekerjaan yang sama
sekali tidak mendukung bisnis inti induk usaha atau di luar core businessnya.
Aktivisis '98
itu pun mengungkapkan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di PLN, tetapi
terjadi juga di BUMN yang lainnya.
Menurut Kang AW
sapaan akrabnya, pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti
bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM
yang seharusnya menjadi mitra strategis BUMN dalam rangka pembangunan
ekonomi nasional.
“Faktanya hari
ini, para pengusaha lokal dan UMKM itu malah digerus usahanya itu oleh anak,
cucu atau cicit perusahaan dari BUMN. Ini kan problem, bukannya menjadikan
mereka sebagai mitra tapi kenapa malah kemudian BUMN yang justru
mematikan pengusahaan lokal?” tutur Kang AW.
Alumnus
Fakultas Hukum Unpad ini mengingatkan bahwa dirinya akan mendorong Danantara
agar melakukan pembubaran terhadap anak dan cucu perusahaan BUMN yang
tidak relevan dengan lini bisnis utama.
Sebelim itu, ia
meminta agar para Direksi BUMN mengambil langkah inisiatif untuk
mengevaluasi dan membubarkan entitas-entitas usaha tersebut sebelum dibubarkan.
"Sebelum
nanti Danantara menghilangkan perusahaan seperti itu, sebaiknya inisiatif
sendiri segera diambil. Karena ini menyangkut puluhan hingga ratusan ribu
tenaga kerja yang harusnya bekerja sebagai mitra BUMN," pinta ayah
dua orang anak tersebut.
Sumber:
Inilahkoran
0 Komentar