BOGOR - DPRD Jabar prihatin. Stok cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) di Kabupaten Bogor belum mencapai angka 30 persen. Adakah solusinya?
Ketua Fraksi Denokrat DPRD Jawa
Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan Pemkab Bogor harus bersikap tegas mengenai
ketersediaan pangan ini. Menurut dia, Kabupaten Bogor yang masuk darurat
insfrastruktur bisa jadi ke depan menjadi darurat pangan lantaran stok minim.
"Pemkab Bogor harus tegas
membuat Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dan Perda Ketahanan
Pangan, dengan perda tersebut beberapa wilayah yang masuk sentra pertanian
seperti Jonggol, Cariu, Tanjungsari, Sulamkmur, Cibungbulang, Pamijahan, Tenjolaya
dan lainnya jangan sampai beralih fungsi dan tidak sesuai Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)," kata Asep kepada wartawan, Minggu (26/5/2019).
Aktivis 98 ini menambahkan selain
menerbitkan Perda LP2B dan Perda Ketahanan Pangan, Bupati Ade Yasin dan jajaran
juga harus memerintahkan kepala desa untuk berkomitmen dengan rencana
pemerintah daerah.
"Jangan sampai Bupati Ade
Yasin tegas menetapkan LP2B dan program ketahanan pangan sementara kepala desa
di tataran bawah merubah status dari laham basah menjadi lahan kering, oleh
karena itu program Pemkab Bogor harus sinergi dengan pemerintah desa,"
tambahnya.
Menyikapi belum mencukupinya
CPPD, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor Soetrisno pun
mendorong 435 pemerintah desa ataupun kelurahan di Bumi Tegar Beriman untuk
ikut menyediakan cadangan pangan.
Ia pun berharap pemerintah desa
dan kelurahan segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cadangan pangan
atau Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).
"Pembentukan BUMDes cadangan
pangan atau LPM ini merupakan salah satu solusi CPPD yang sesuai standar
karena saat CPPD Kabupaten Bogor baru mencapai 5 persen dari seharusnya 1.875
ton beras," harap Soetrisno.
Mantan Kepala Dinas Pertanian dan
Kehutanan (Distanhut) ini menuturkan walaupun Pemkab Bogor tak bisa
mengintervensi kewenangan pemerintah desa sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun
2014, pemerintah desa tetap memperhatikan isu CPPD atau Cadangan Pangan
Pemerintah Desa (CPPDes).
"BUMDes cadangan pangan atau
LPM tidak hanya berfungsi untuk buat masyarakat yang menjadi korban
bencana alam tetapi juga bisa untuk penangganan balita yang kekurangan gizi
(stunting). Stock beras yang ada di Desa juga menguntungkan dari segi
ekonomi karena diperbolehkan untuk dijual jika stocknya melebihi atau
demi sirkulasi beras yang baik," tuturnya. (inilah)
0 Komentar