BOGOR - Usulan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah provinsi kembali ke pemerintah kabupaten/kota dipahami anggota DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya.
"Barangkali kang Ridwan Kamil sudah enggan, malas, bahkan frustasi ngurusin pengelolaan SMA dan SMK yang sedemikian kompleks persoalannya makanya menyampaikan usulan itu. Saya sangat bisa memahami," kata Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Senin 3 April 2023.
Asep Wahyuwijaya beranggapan, tangan Ridwan Kamil memang terlalu lembut dan halus untuk menangani kompleksitas pengelolaan SMA dan SMK. Apalagi, di tingkat pendidikan itu pun membutuhkan upaya lain untuk mengurusi permasalahan tawuran.
"Wajar kalo dia terkesan langsung ingin lempar handuk dengan cara ingin menyerahkan kembali pengelolaan SMA dan SMK ke Pemkot dan Pemkab. Dulu dia keukeuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA dan SMK negeri di banyak kecamatan, tapi kan sampe sekarang sepertinya belum ada yang terealisasi," terangnya.
Selain itu, Ridwan Kamil pun diakui Asep Wahyuwijaya membuat program SPP gratis dengan BOPD untuk SMA dan SMK Negeri malah jadi blunder karena kepala sekolah jadi bulan-bulanan para orang tua siswa sementara kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang belum memadai.
"Sederhananya, kalau mau jujur ya, salah satu kewenangan Pemprov Jabar yang menantang itu ialah ngurusin pengelolaan SMA dan SMK. Saat rapat di komisi DPRD itu, kalau kita membahas soal SMA dan SMK itu kita diskusinya soal penyelamatan generasi, peningkatan kapasitas SDM usia muda, antisipasi bonus demografi dihadapkan dengan persoalan anggaran yang terbatas," jelas Asep Wahyuwijaya.
Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jabar itu pun memaparkan, kemungkinan Ridwan Kamil pun tak mengetahui terkait jumlah para guru honorer di SMA dan SMK Negeri itu angkanya naik sejak pengelolaannya beralih ke Pemprov Jabar.
"Artinya, bagi para guru honor yang pernah merasakan saat SMA dan SMK negeri dalam pengelolaan mereka dipastikan tidak akan mau kembali ke Pemkab atau Pemkotnya yang kondisi keuangannya terbatas. Jadi, tidak semua Pemkot dan Pemkab itu di Jabar ini seperti Kota Bandung, Depokm dan Bekasi yang banyak duitnya dan memiki kemampuan pengelolaan SMA dan SMK negeri," paparnya.
Dia menegaskan, menjadi pemimpin itu jangan hanya mau yang mudah melulu.
"Yang pasti ngurusi SMA dan SMK negeri sudah menjadi turunan dari amanat UU Pemda Nomor 23/2014. Mengurusi SMA dan SMK memang tak semudah membangun alun-alun. Tapi, dalam pandangan saya ngurusi anak-anak muda pasti jauh lebih utama dan lebih banyak pahalanya ketimbang bangun taman kota," sindir Asep Wahyuwijaya.
Sumber: Inilah Koran
0 Komentar