BOGOR - Usulan
Gubernur Jabar Ridwan
Kamil terkait pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan
SMK dari pemerintah provinsi kembali ke pemerintah kabupaten/kota dipahami
anggota DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya.
"Barangkali kang Ridwan Kamil sudah
enggan, malas, bahkan frustasi ngurusin pengelolaan SMA dan
SMK yang sedemikian kompleks persoalannya makanya menyampaikan usulan itu. Saya
sangat bisa memahami," kata Asep Wahyuwijaya kepada
wartawan, Senin 3 April 2023.
Asep Wahyuwijaya beranggapan,
tangan Ridwan Kamil memang
terlalu lembut dan halus untuk menangani kompleksitas pengelolaan SMA dan
SMK. Apalagi, di tingkat pendidikan itu pun membutuhkan upaya lain untuk
mengurusi permasalahan tawuran.
"Wajar kalo dia terkesan
langsung ingin lempar handuk dengan cara ingin menyerahkan kembali pengelolaan SMA dan
SMK ke Pemkot dan Pemkab. Dulu dia keukeuh untuk merealisasikan konsep sekolah
satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA dan SMK negeri di banyak
kecamatan, tapi kan sampe sekarang sepertinya belum ada yang terealisasi,"
terangnya.
Selain itu, Ridwan Kamil pun
diakui Asep
Wahyuwijaya membuat program SPP gratis dengan BOPD untuk SMA dan SMK
Negeri malah jadi blunder karena kepala sekolah jadi bulan-bulanan para orang
tua siswa sementara kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang
belum memadai.
"Sederhananya, kalau mau
jujur ya, salah satu kewenangan Pemprov Jabar yang menantang itu ialah
ngurusin pengelolaan
SMA dan SMK. Saat rapat di komisi DPRD itu, kalau kita membahas soal
SMA dan SMK itu kita diskusinya soal penyelamatan generasi, peningkatan
kapasitas SDM usia muda, antisipasi bonus demografi dihadapkan dengan persoalan
anggaran yang terbatas," jelas Asep Wahyuwijaya.
Pengurus Ikatan Cendikiawan
Muslim Indonesia (ICMI) Jabar itu pun memaparkan, kemungkinan Ridwan Kamil pun
tak mengetahui terkait jumlah para guru honorer di SMA dan SMK Negeri itu
angkanya naik sejak pengelolaannya beralih ke Pemprov Jabar.
"Artinya, bagi para guru
honor yang pernah merasakan saat SMA dan SMK negeri dalam pengelolaan mereka
dipastikan tidak akan mau kembali ke Pemkab atau Pemkotnya yang kondisi
keuangannya terbatas. Jadi, tidak semua Pemkot dan Pemkab itu di Jabar ini
seperti Kota Bandung, Depokm dan Bekasi yang banyak duitnya dan memiki
kemampuan pengelolaan
SMA dan SMK negeri," paparnya.
Dia menegaskan, menjadi
pemimpin itu jangan hanya mau yang mudah melulu.
"Yang pasti ngurusi SMA
dan SMK negeri sudah menjadi turunan dari amanat UU Pemda Nomor 23/2014.
Mengurusi SMA dan SMK memang tak semudah membangun alun-alun. Tapi, dalam
pandangan saya ngurusi anak-anak muda pasti jauh lebih utama dan lebih banyak
pahalanya ketimbang bangun taman kota," sindir Asep Wahyuwijaya.
Sumber: Inilah Koran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar