BANDUNG –
Kabar hengkangnya Kader Partai Demokrat akibat keputusan Musyawarah Cabang
(Muscab) penentuan Ketua DPC telah menyeruak hampir di setiap daerah.
Di
Jawa Barat sendiri, ketidak puasan atas keputusan partai dalam menentukan ketua
DPC telah membuat para Kader di tingkat akar rumput kecewa. Bahkan, banyak yang
beranggapan bahwa keputusan DPP tersebut telah melanggar AD/ART sendiri
dan mencederai demokrasi.
Menanggapi
hal itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa
Barat, Asep Wahyuwijaya alias Kang AW mengatakan, perbedaan pendapat dalam
demokrasi adalah biasa. Mundurnya para kader juga pasti dialami oleh
partai-partai lain.
“Jadi
soal ada kader dan pengurus partai keluar-masuk itu biasa saja. Tidak
usah ditanggapi berlebihan apalagi kekanak-kanakan,” ucap Asep Wahyuwijaya
kepada Jabar Ekspres, Rabu (12/10).
Selain
kader-kader di Pimpinan Anak Cabang (PAC) keluar, Kang AW pun dikabarkan telah
berhijrah ke partai lain. Namun dengan santai dirinya menepis beredarnya kabar
tersebut. Dia menyebutkan, dirinya masih menjadi anggota partai Demokrat.
“Saya
masih tercatat sebagai anggota fraksi demokrat di DPRD Jabar. Saya pun
tidak punya KTA Parpol lain selain kartu Partai Demokrat,” kata Kang AW sembari
tersenyum.
Akan
tetapi Kang AW tak memungkiri mengenai adanya sejumlah partai yang telah
membuka lebar pintu masuk untuk dirinya. Terlebih, ada partai yang intensif
mengajaknya untuk bergabung.
“Nahh,
soal dibidik partai lain saya tidak menampiknya, barangkali karena mereka
melihat dan menilai saya relatif rajin memelihara simpul dan basis pemilih,”
kata dia.
“Beberapa
partai sudah menawari pun tidak saya pungkiri. Itulah kompensasi kalau kita
selalu berikhtiar menjaga mandat rakyat,” tambah dia.
Dia
mengaku, setiap harinya dia masih menjalankan tugas sebagai penerima mandat
rakyat di Dapil Kabupaten Bogor. Baginya, tugas itu yang jauh lebih
penting dan mendasar.
“Dalam
sistem pemilihan legislatif secara proporsional terbuka ini, bagaimanapun
daulat rakyat harus dikedepankan. Mandat rakyat harus dijaga,” hemat dia.
Oleh
sebab itu, lanjut dia, rakyatlah yang menentukan Caleg itu duduk atau tidak
menjadi anggota parlemen. Maka dalam konteks tersebut, daulat partai bisa saja
menjadi tak cukup penting juga.
“Rakyat
pada akhirnya yang memilih sosoknya dan figur politisi yang terbanyak dipilih
rakyatlah yang akhirnya duduk menjadi anggota dewan itu,” kata dia.
Terakhir,
dia pun menegaskan, bahwa yang harus dijaga adalah kedaulatan rakyat.
Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, apapun partainya.
“Sebagai
penghormatan kepada prinsip-prinsip demokrasi, maka daulat rakyat yang utama,”
tandasnya.
Sebelumnya,
enam Ketua PAC Partai Demokrat Kabupaten Kabupaten Bandung Barat memutuskan
mundur dari Partai Demokrat. Pengunduran tersebut dikarenakan internal partai
yang dinilai sudah kurang demokratis.
Mantan
Ketua PAC Demokrat Ngamprah, Aos Firdaus mengatakan pilihan mengundurkan diri
tersebut berbuntut dari rangkaian musyawarah pemilihan DPD Provinsi Jawabarat
yang dinilai kurang demokratis.
“Kami
kurang sejalan, dan gairah serta nurani berpolitik kami sudah tidak sejalan
lagi,” kata Aos.
6
Ketua PAC Demokrat yang memilih hengkang dari partai, selain Aos, ada Herman
Satibi (Saguling), Siolihin Fachrurozy (Cipeundeuy), Asep Nurjaman (Cipongkor),
Deden Sihabuddin (Sindangkerta) serta Budi Santosa (Gunung Halu).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar