Full width home advertisement

Kabar Partai

Dokumentasi Video

Post Page Advertisement [Top]

 


BOGOR - Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menyarankan agar bangunan RSUD Bogor Utara atau Parung diaudit fisik, dan tak hanya audit administratif.

 

Turut campurnya Asep Wahyuwijaya di proyek pembangunan RSUD Bogor Utara lantaran anggarannya merupakan bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat, dengan besar anggaran Rp 93,6 miliar.

 

"RSUD itu tempatnya perawatan orang sakit agar menjadi sehat, jangan sampe saat tidur di ruang perawatan kepalanya kejatuhan plafon yang asal nempel atau saat berjalan, kakinya terluka karena keramik yang copot dari rapuh adukannya," ucap Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Selasa, (23/08/2022).

 

Ia menerangkan bahwa secara prinsip, pembangunan RSUD Parung yang berada di wilayah utara Kabupaten Bogor dapat disimpulkan menjadi tidak efisien karena ada hampir 14% atau sebesar Rp 13 miliar dari total nilai proyek Rp 93,6 mil7ae yang harus dikembalikan karena kelebihan bayar dan menjadi denda. 

 

"Belum lagi, kalau diluar dana yang harus dikembalikan itu pun, pengusaha masih harus _taking profit_ dan bayar pajak, maka pertanyaan saya selanjutnya adalah: apakah perusahaan itu masih ambil profit atau sebagian bahkan seluruh profitnya dikembalikan sebagai denda karena dia lalai dalam bekerjanya sehingga berapa sesungguhnya uang rakyat yang  menempel menjadi bangunan RSUD itu?," terangnya.

 

Alumni Fakultas Hukum Universitas Pajajaran ini menuturkan terkait bagaimana kualitas dan kelayakan bangunannya? Lain soal, kalau perusahaan itu akhirnya mau kerja bakti dan mengembalikan semua keuntungannya kepada negara karena ada kelebihan bayar dan sanksi denda.

 

"Saya  sih senang saja, kalau itu terjadi karena itu artinya uang rakyat banyak yang nempelnya ke bangunan RSUD itu. Namun saya sangsi," tutur pria yang akrab disapa Kang AW itu.

 

Ia menambahkan dari rangkaian cerita pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung yang terus dia amati hingga akhirnya masih ada drama pengembalian ini, maka sesungguhnya buat saya sederhana saja. Pemkab Bogor dan mitra swastanya seperti tak ada kapoknya untuk terus menebarkan bau amis. 

 

"Kalau bicara harus ada pengembalian kelebihan anggaran itu pasti ada perkeliruan dari sisi kelengkapan dokumen tagihannya kan? Pangkal masalah itu kan ada di pelaksana, pengawas atau Dinas Kesehatan terkait yang tidak melakukan monitoring. Kalau Pemprov Jawa Barat sih senang saja dan berterima kasih kepada BPK Perwakilan Jawa Barat karena dapat uang tambahan silpa positif," tambahnya.

 

Sumber: Inilahkoran

 

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]