BOGOR –
Anggota Komisi 1 Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat Asep
Wahyuwijaya, melakukan kegiatan reses di Yayasan Riyadul Bayan, di Kp.
Cilangkap RT 01 RW 01, Desa Lumpang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor,
Senin siang 11/7.
Kedatangannya
ke Yayasan Riyadul Bayan adalah yang kedua kalinya sejak 2020 lalu. Menurutnya,
reses kali ini digelar kembali untuk meresmikan ruangan kelas yang sudah
terealisasi tahun 2022 dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun
2021 sebesar Rp150.000.000.
“Sambil
peresmian ya datang ke sini lagi, dulu kan kita reses, perlu ruang kelas,
sekarang alhamdulillah 2 tahun kemudian sudah bisa terealisasikan. Jadi kita
sambil peresmian juga menampung permohonan, yakni ada 7 sekolah dari desa lain,
madrasah ada, diniahnya ada, akan kita coba dorong di anggaran tahun depan,
mudah-mudahan terealisasi,” ungkap Asep kepada KM.
Dalam
kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan bahwa mengenai pembangunan RDTR Kota
Metropolitan Parungpanjang, kepentingannya memang harus dibuka ke publik,
karena menyangkut kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Bogor dan pemuda harus
ada di dalam pembangunannya.
“Yang
namanya RDTR tata ruang itu kan memang kepentingannya buat siapa? Kan buat
rakyat Bogor, tata ruang itu dibuat untuk kemaslahatan rakyat, di mana pasar,
di mana kawasan industri, di mana jalan, di mana perumahan, kan semua harusnya
dibuka untuk kepentingan publik. RDTR itu harus berangkat dari persetujuan
semua pihak, Pemerintah memfasilitasi, baik itu kepentingan warga, kepentingan
pengusaha, bisnis, semua harus mampu di cover untuk RDTR termasuk
pemuda yang harus ada disitu,” jelas Asep.
Namun
saat ditanya mengenai wacana pembangunan jalan tambang di Bogor Barat, ia
menegaskan bahwa anggarannya dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bukan APBD
(Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena
tidak ada alokasi dana untuk pembangunan jalan tambang.
“Setahu
saya kan itu pakai BUMD bukan pakai APBD, jadi berarti informasi itu kan pasti
dari BUMD dari pihak terkait, setahu saya juga, dari APBD Pemprov Jabar tidak
ada alokasi untuk pembangunan jalur tambang di sini, terkecuali kebijakan itu
diserahkan kepada swasta, dalam hal ini BUMD Pemprov Jabar juga terlibat, dan
dia harus mencari mitra agar bisa direalisasikan,” terangnya.
Di
tempat yang sama, Ketua Yayasan Riyadul Bayan, Muhamad Zuhdi, membenarkan bahwa
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu dana hibah 2021 untuk pembangunan ruang
kelas senilai Rp150.000.000.
“Salah
satunya gedung yang dulu direseskan pada tahun 2020, baru terealisaikan tahun
ini 2022, dengan total anggaran Rp150.000.000, karena kan anggaran waktu itu ke
covid-19 ya, sehingga anggaran tersendat. Hari ini intinya peresmian dan
momentumnya sekalian saya undang warga,” tutur Muhamad Zuhdi.
Zuhdi
menambahkan, dirinya sangat mendukung penuh pembangunan RDTR Kota Metropolitan
Parungpanjang dan keterlibatan pemuda harus ada di dalam pembangunan tersebut.
“Saya
sangat mendukung penuh pembangunan RDTR Kota Metropolitan Parungpanjang dan
pemuda wajib ada dalam pembangunannya,” tambah Zuhdi.
Sementara
itu, Kabid (Kepala Bidang) Site Plane Tata Ruang PUPR kabupaten Bogor Eka Warto
enggan merespon pertanyaan wartawan kupasmerdeka.com mengenai
perkembangan pembangunan RDTR Kota Metropolitan Parungpanjang melalui sambungan
WhatsApp, Selasa siang (17/05).
Sumber:
Kupas Merdeka
0 Komentar