Full width home advertisement

Kabar Partai

Dokumentasi Video

Post Page Advertisement [Top]

 


BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengungkapkan, prinsip dasar dari sistem demokrasi itu adalah daulat rakyat.

 

Menurutnya, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi.

 

“Jadi, sekecil apapun tindakan seseorang yang mengarah pada upaya untuk melupakan bahkan meniadakan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atau tuan dalam sistem demokrasi adalah pikiran dan tindakan yang anti demokrasi,” tegas Asep Wahyuwijaya yang disampaikan dalam acara Sekolah Demokrasi bertajuk “KNPI Siap Mensukseskan Pemilu 2024” yang diadakan oleh DPK KNPI Kecamatan Pamijahan, Bogor, Sabtu (23/7).

 

Menurut legislator Dapil Kabupaten Bogor tersebut, upaya awal untuk melakukan agenda konsolidasi demokrasi di kalangan anak muda dengan cara menggelar acara Sekolah Demokrasi sehingga proses pengenalan, penyemaian dan penyebaran tentang prinsip-prinsip demokrasi sejak dini.

 

Seperti yang dilakukan oleh DPK KNPI Pamijahan adalah kegiatan yang amat layak untuk diapresiasi.

 

“Tidak keliru jika DPD KNPI Kabupaten Bogor kedepannya dapat mengadopsi kegiatan strategis ini,” ungkap pria yang akrab disapa Kang AW ini.

 

Sebagai pembicara kunci dalam pembukaan Sekolah Demokrasi tersebut, Kang AW menyampaikan, komitmen kepada prinsip-prinsip demokrasi dengan segala kekurangannya yang ada harus semakin dikuatkan.

 

Kang AW menjelaskan, komitmen kepada prinsip demokrasi itu tidak cukup dengan komitmen mensukseskan Pemilu saja.

 

Ia menambahkan, Pemilu sebagai instrumen demokrasi hanyalah metode, cara dan prosedur tentang bagaimana partisipasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu mesti dijalankan.

 

Tetapi, sambung dia, lebih jauh dari sekedar memilih pada saat Pemilu, rakyat pun amat perlu untuk diedukasi agar mereka tidak sembarangan dalam menentukan pilihannya.

 

“Misalnya, dalam sistem demokrasi, orang baik dan orang tidak baik memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih, artinya dalam setiap ajang konstetasi demokrasi seorang kyai, guru besar dan penipu hingga maling sekalipun memiliki derajat yang setara,” ujar politisi asal Kabupaten Bogor itu.

 

“Itulah salah satu kekurangan demokrasi, tak ada saringannya, semua memiliki hak yang sama. Dalam konteks inilah, peran Sekolah Demokrasi ini menjadi penting agar para lulusannya pun memiliki pengetahuan yang cukup soal demokrasi sehingga bisa memilah dan menentukan pilihannya dengan baik, lalu menyebarkan pengetahuannya ini kepada kelompok masyarakat lainnya lagi,” imbuhnya.

 

Melakukan upaya diseminasi atau penyebaran tentang prinsip-prinsip dan adab dalam demokrasi itu hingga sekarang masih penting untuk dilakukan.

 

Agar rakyat tak mudah kena tipu dan tak salah pilih lagi.

 

“Sebab, sebagai akibat dari pengetahuan yang minim dari rakyat yang menentukan pilihannya, hingga saat ini masih terjadi anomali dimana pada setiap hasil survey yang dilakukan, tingkat kepercayaan warga kepada institusi demokrasi penting seperti parpol, DPR, DPRD dan DPD selalu mendapatkan tingkat kepercayaan yang relatif rendah. Kan jadi aneh, kalau akhirnya rakyat menjadi tidak percaya kepada pilihannya sendiri,” ujar kang AW.

 

“Pasca digelarnya Sekolah Demokrasi ini tentunya saya berharap KNPI Pamijahan bisa menjadi lokomotif perubahan, menjadi bidan yang akan melahirkan kaum muda yang kritis dan menjadi kekuatan yang akan mengkonsolidasikan kekuatan pro-demokrasi yang masih berserak. Saya harap pada akhirnya mereka pun bisa menjadi kaum intelektual-organik yang akan terus bekerja mencerahkan warga tentang nilai, prinsip dan keadaban dalam berdemokrasi dan bukan sekedar mensukseskan Pemilu saja,” pungkasnya. 


Sumber: Radar Bogor

 

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]