BOGOR - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mendesak Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat bergerak cepat melakukan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Informasi yang
dihimpun Inilah Koran akhir pekan kemarin, lebih dari 1.800 ekor sapi du Kabupaten
Bogor telah terpapar wabah PMK tersebut. Jumlah itu, melesat
dua kali dari data sebelumnya, dimana 910 ekor sapi perah di.
Kawasan usaha peternakan (Kunak), Desa Cimayang, Pamijahan dan 14 ekor sapi di Kecamatan
Jonggol terpapar wabah PMK.
"Karena
penyebaran wabah PMK ini sifatnya bencana non alam, maka Pemkab Bogor, Pemprov Jawa
Barat dan pemerintah pusat harus menggunakan anggaran biaya tak terduga (BTT),"
kata Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Senin 20 Juni 2022.
Asep Wahyuwijaya menuturkan,
bahwa tugas pemerintah pusat ialah
menyediakan vaksin dan obat-obatan PMK,
sementara tugas Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat membiayai honor kegiatan Satgas PMK.
"Seperti
halnya penanganan wabah Covid-19, penanganan wabah PMK, negara juga harus
hadir. Kasihan para petani atau peternak. Apalagi, dalam kurun waktu dekat umat
Islam merayakan Idul Adha," tutur Asep Wahyuwijaya.
Aktivis mahasiswa
98 itu menuturkan, jika anggaran BTT kurang, maka negara atau pemerintah harus
merefocusing anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun anggaran
pendapatan belanja negara (APBN).
"Pemerintah
atau negara harus taktis
dan jangan terlalu birokratis, jika anggaran BTT kurang maka harus ada
refocusing, lalu demi efesiensi dan efektifitas, saya meminta agar penyaluran
vaksin dan obat-obatan PMK ke Kabupaten
Bogor jangan melalui Pemprov Jawa Barat, karena lokasi Kabupaten Bogor sangat
dekat dengan DKI Jakarta," tuturnya.
Sumber: Inilah Koran
0 Komentar