Full width home advertisement

Kabar Partai

Dokumentasi Video

Post Page Advertisement [Top]


BOGOR
 - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mendesak Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat bergerak cepat melakukan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Informasi yang dihimpun Inilah Koran akhir pekan kemarin, lebih dari 1.800 ekor sapi du Kabupaten Bogor telah terpapar wabah PMK tersebut. Jumlah itu, melesat dua kali dari data sebelumnya, dimana 910 ekor sapi perah di. Kawasan usaha peternakan (Kunak), Desa Cimayang, Pamijahan dan 14 ekor sapi di Kecamatan Jonggol terpapar wabah PMK.

"Karena penyebaran wabah  PMK ini sifatnya bencana non alam, maka Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat harus menggunakan anggaran biaya tak terduga (BTT)," kata Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Senin 20 Juni 2022.

Asep Wahyuwijaya menuturkan, bahwa tugas pemerintah pusat ialah menyediakan vaksin dan obat-obatan PMK, sementara tugas Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat membiayai honor kegiatan Satgas PMK.

"Seperti halnya penanganan wabah Covid-19, penanganan wabah PMKnegara juga harus hadir. Kasihan para petani atau peternak. Apalagi, dalam kurun waktu dekat umat Islam merayakan Idul Adha," tutur Asep Wahyuwijaya.

Aktivis mahasiswa 98 itu menuturkan, jika anggaran BTT kurang, maka negara atau pemerintah harus merefocusing anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Pemerintah atau negara harus taktis dan jangan terlalu birokratis, jika anggaran BTT kurang maka harus ada refocusing, lalu demi efesiensi dan efektifitas, saya meminta agar penyaluran vaksin dan obat-obatan PMK ke Kabupaten Bogor jangan melalui Pemprov Jawa Barat, karena lokasi Kabupaten Bogor sangat dekat dengan DKI Jakarta,"  tuturnya.


Sumber: Inilah Koran

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]