BANDUNG - Polemik yang terjadi di tubuh DPD Komite Nasional Pemuda
Indonesia (KNPI) hingga kini belum menemui berakhir. Bahkan, Ketua terpilih
pada Musda XV DPD KNPI, Ridwansyah Yusuf Achmad belum diakui oleh DPP KNPI
karena hasil Musda tersebut dinilai cacat aturan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota
DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya memaparkan, meski dirinya tidak memahami teknis
dan aturan di internal KNPI tetapi sebaiknya DPP KNPI bisa bersikap lebih arif
dan bijaksana dalam merespon dinamika para elit pemuda di Jabar.
"Yang paling penting dan mendasar itu kan terjadi proses
regenerasi dalam tubuh internal KNPI Jabar yang ditopang oleh spirit kolaborasi
dan kekompakan," paparnya kepada Kantor Berita RMOLJabar,
Jumat (3/9).
Menurut Asep, legitimasi sosio-kultural yang melingkupi elit
pemuda di Jabar mestinya juga jadi bahan pertimbangan yang jauh lebih mendasar.
Sehingga, bukan semata-mata mempersiapkan teknis dan aturan main dalam tubuh
KNPI.
"Terus terang saja, Pemprov Jabar sangat membutuhkan para
pemuda dan pemudi yang kompak, guyub dan punya semangat besar untuk membangun
daerahnya," tuturnya.
Pasalnya, Pemprov maupun DPRD masih memiliki pekerjaan rumah
yang besar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Saat ini IPP
Jabar masih di papan tengah usai sebelumnya berada di posisi buncit dari 34
provinsi di Indonesia.
"Barangkali kondisi ini juga yg harus dipahami oleh DPP
KNPI," lanjutnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong rekonsiliasi dapat dilakukan
secepatnya oleh DPP KNPI dan DPD KNPI Jabar. Sehingga, program-program
kepemudaan yang akan mendorong peningkatan IPP di Jabar dapat segera
direalisasikan.
Berdasarkan data yang dihimpun, IPP Jabar kini berada di angka 50,00 atau meningkat 3,83 poin dari sebelumnya hanya 46,17 poin. Akan tetapi, IPP Jabar masih terbilang rendah karena masih menduduki peringkat 20.
Sumber:
RMOL Jabar
0 Komentar