Full width home advertisement

Kabar Partai

Dokumentasi Video

Post Page Advertisement [Top]

 


BANDUNG - Pemerintah pusat menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah prioritas peberantasan kemiskinan ekstrem.

Hal itu jadi sorotan anggota Komisi V DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya. Menurutnya, langkah pemerintah pusat tersebut bukan tanpa alasan.

Ia memyebut kemiskinan di Jabar mengalami kenaikan sebesar 8,5 persen atau sekitar 4,2 juta jiwa per Maret tahun 2021.

"Saya kira keputusan Pusat untuk menjadikan warga Jabar sebagai prioritas awal penanganan kemiskinan juga sangat beralasan," kata Asep kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (2/9).

Salah satu penyebabhya, sebut Asep, adalah banyaknya perusahaan yang bergeral di sektor industri maupun UMKM yang ambruk dihajar pandemi Covid-19. 

ia mengungatkan agar Pemprov menyambut uluran tangan pemerintah pusat dengan memgoptimalkan koordinasi.

"Meski program penanganan kemiskinan ekstrem ini baru masuk ke lima daerah di Jabar, saya menekankan betul kepada Pemprov Jabar agar mengoptimalkan upaya kolaborasi dan kordinasinya," ujar Asep.

Ia meyakini, jika koordinasi dan kolaborasi Pemprov Jabar dengan kabupaten/kota berjalan dengan baik maka qkqn banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Pada akhirnya secara kumulatif akan menurunkan jumlah warga miskin di Jabar.

Untuk diketahui, Pemerintah Pusat hanya memfokuskan 7 dari 25 provinsi dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Keputusan tersebut dikarenakan ke tujuh provinsi tersebut diprioritaskan karena kemiskinan ekstrem cukup siginifkandimana ada 1,7 juta penduduk Jabar yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Selain itu, dana pemerintah pusat untuk penanganan kemiskinan ekstrem pun sangat terbatas.

Sumber: RMOL Jabar

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]