BANDUNG - Pemerintah pusat menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai
salah satu daerah prioritas peberantasan kemiskinan ekstrem.
Hal itu jadi sorotan anggota Komisi V DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya. Menurutnya, langkah pemerintah pusat tersebut bukan tanpa alasan.
Ia memyebut kemiskinan di Jabar mengalami kenaikan sebesar 8,5
persen atau sekitar 4,2 juta jiwa per Maret tahun 2021.
"Saya kira keputusan Pusat
untuk menjadikan warga Jabar sebagai prioritas awal penanganan kemiskinan juga
sangat beralasan," kata Asep kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (2/9).
Salah satu penyebabhya, sebut
Asep, adalah banyaknya perusahaan yang bergeral di sektor industri maupun UMKM
yang ambruk dihajar pandemi Covid-19.
ia mengungatkan agar Pemprov
menyambut uluran tangan pemerintah pusat dengan memgoptimalkan koordinasi.
"Meski program penanganan kemiskinan ekstrem ini baru masuk
ke lima daerah di Jabar, saya menekankan betul kepada Pemprov Jabar agar
mengoptimalkan upaya kolaborasi dan kordinasinya," ujar Asep.
Ia meyakini, jika koordinasi dan
kolaborasi Pemprov Jabar dengan kabupaten/kota berjalan dengan baik maka qkqn
banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Pada akhirnya secara kumulatif
akan menurunkan jumlah warga miskin di Jabar.
Untuk diketahui, Pemerintah Pusat hanya memfokuskan 7 dari 25
provinsi dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021. Ketujuh
provinsi tersebut yaitu Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Maluku, Papua, dan Papua
Barat.
Keputusan
tersebut dikarenakan ke tujuh provinsi tersebut diprioritaskan karena
kemiskinan ekstrem cukup siginifkandimana ada 1,7 juta penduduk Jabar yang
hidup dalam kemiskinan ekstrem. Selain itu, dana pemerintah pusat untuk
penanganan kemiskinan ekstrem pun sangat terbatas.
Sumber:
RMOL Jabar
0 Komentar