BANDUNG - Isu
amandemen UUD 1945 sekaligus penambahan masa jabatan presiden tiga periode
ditolak keras oleh Partai Demokrat Jawa Barat. Bahkan, isu tersebut juga
diyakini akan ditolak Gerindra meski masuk koalisi pemerintahan Joko Widodo.
"Kalau
perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden, itu akan kami tolak
dan rakyat pasti menolak," papar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar,
Asep Wahyuwijaya diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (4/9).
Tak hanya rakyat dan Demokrat, gelagat penolakan
dari Partai Gerindra juga sudah terlihat dalam wacana tersebut. Apalagi, Sekjen
Gerindra, Ahmad Muzani secara tegas sudah menyakana komitmen untuk mencalonkan
kembali Prabowo Subianto di 2024.
"Ini
kan tutup buku sudah. Pak Prabowo jadi Capres 2024 itu kan kode sesungguhnya
bahwa Gerindra secara implisit menolak amandemen UUD 1945 yang terkait
penambahan periode presiden," tegasnya.
Sejauh
ini, koalisi pemerintah dinilai solid dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun
soal amandemen UUD 1945 lain cerita.
"Kami menangkap pesan di koalisi belum solid
soal amandemen UUD 1945 terkait itu," tandasnya.
Sumber:
RMOL Jabar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar