BANDUNG - Dewan Pengurus
Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat menegaskan sikapnya, jika
mereka ada dibarisan pendukung Ketua Umum Agus Harimurti Yudoyono (AHY).
Penegasan itu disampaikan
langsung Wakil Ketua Partai Demokrat DPP Jawa Barat, Asep
Wahyuwijaya untuk menyikapi adanya Partai Demokrat tandingan.
Menurut Asep, tidak ada tawar menawar dengan sikap dari DPD Jabar dalam hal
dukungan kepada AHY.
Diketahui sebelumnya, Partai
Demokrat mendapat ujian setelah berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB)
Deli Serdang, Sumetara Utara (Sumut) beberapa waktu yang lalu. Kemelut semakin
menjadi, karena KLB tersebut melibatkan beberapa orang mantan kader partai
berlambang Mercy itu. Ditambah kehadiran Moeldoko yang saat ini
menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Moeldoko jualah yang
didapuk jadi Ketua Umum versi KLB tersebut.
"DPD PD Jabar? Sudah
jelas pisan, DPD PD Jabar dan DPC PD se-Jabar sangat solid bersama
Mas AHY dan jajaran DPP PD yang lainnya. Karena kepengurusan DPP PD
sekarang kan merupakan cerminan dari hasil kesepakatan para pemilik suara
yang sah pada kongres ke-5 Partai Demokrat tahun 2020 di
Jakarta," kata Asep Wahyu Wijaya kepada RagamIndonesia.com pada
Minggu, 14 Maret 2021.
Jika kepengurusan Partai
Demokrat pimpinan AHY merupakan cerminan dari amanat pemilik
suara yang sah, Asep mengatakan beda dengan KLB Deli Serdang yang
agendanya dipaksakan.
"Mekanismenya tak merujuk
pada aturan main partai (AD/ART) yang sudah disahkan juga oleh pemerintah
melalui Kemenkumham. Lebih jauh lagi, karena soal fundamental tadi, yang hadir
bukan pemilik suara yang sah dan aturannya mainnya tidak merujuk pada aturan
main yang legitimated," ujarnya.
"Lalu penyelenggaranya
pun adalah kader yang sudah dipecat serta ketum terpilih dalam forum
'gerombolan liar' itu tak memiliki KTA Partai Demokrat. Maka kita pun
menganggap upaya ini tak lebih merupakan upaya 'pembegalan parpol' yang akan
sangat berdampak buruk dalam sistem demokrasi kita," tambahnya.
Bukan hanya itu, Asep menilai
apa yang dilakukan pihak-pihak yang hadir di KLB Deli Serdang, Sumatera
Utara beberapa waktu yang lalu itu telah merusak tatanan kehidupan berpolitik
di negara ini dan sebuah preseden yang amat buruk.
"Secara etika dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ini akan menjadi masalah besar.
Tantangannya untuk pemerintah sendiri akan sangat besar," ungkapnya.
"Karenanya, saya untuk
Kemenkumham pun sangat jelas, jangan pernah memberikan legitimasi apapun atas
hasil apapun yang dihasilkan dalam kumpulan 'gerombolan liar' itu. Kalau kita
analogikan, sederhana saja, masa ada begal yang hasil curiannya dihalalkan oleh
negara," tuntasnya
Sumber: Ragam Indonesia
(14/3/2021)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar