Catat, DPD Demokrat Jabar Solid bersama Mas AHY

 


BANDUNG - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat menegaskan sikapnya, jika mereka ada dibarisan pendukung Ketua Umum Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

Penegasan itu disampaikan langsung Wakil Ketua Partai Demokrat DPP Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya untuk menyikapi adanya Partai Demokrat tandingan. Menurut Asep, tidak ada tawar menawar dengan sikap dari DPD Jabar dalam hal dukungan kepada AHY.

Diketahui sebelumnya, Partai Demokrat mendapat ujian setelah berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumetara Utara (Sumut) beberapa waktu yang lalu. Kemelut semakin menjadi, karena KLB tersebut melibatkan beberapa orang mantan kader partai berlambang Mercy itu. Ditambah kehadiran Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Moeldoko jualah yang didapuk jadi Ketua Umum versi KLB tersebut.

"DPD PD Jabar? Sudah jelas pisan, DPD PD Jabar dan DPC PD se-Jabar sangat solid bersama Mas AHY dan jajaran DPP PD yang lainnya. Karena kepengurusan DPP PD sekarang kan merupakan cerminan dari hasil kesepakatan  para pemilik suara yang sah pada kongres ke-5 Partai Demokrat tahun 2020 di Jakarta," kata Asep Wahyu Wijaya kepada RagamIndonesia.com pada Minggu, 14 Maret 2021.

Jika kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY merupakan cerminan dari amanat pemilik suara yang sah, Asep mengatakan beda dengan KLB Deli Serdang yang agendanya dipaksakan.

"Mekanismenya tak merujuk pada aturan main partai (AD/ART) yang sudah disahkan juga oleh pemerintah melalui Kemenkumham. Lebih jauh lagi, karena soal fundamental tadi, yang hadir bukan pemilik suara yang sah dan aturannya mainnya tidak merujuk pada aturan main yang legitimated," ujarnya.

"Lalu penyelenggaranya pun adalah kader yang sudah dipecat serta ketum terpilih dalam forum 'gerombolan liar' itu tak memiliki KTA Partai Demokrat. Maka kita pun menganggap upaya ini tak lebih merupakan upaya 'pembegalan parpol' yang akan sangat berdampak buruk dalam sistem demokrasi kita," tambahnya.

Bukan hanya itu, Asep menilai apa yang dilakukan pihak-pihak yang hadir di KLB Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu itu telah merusak tatanan kehidupan berpolitik di negara ini dan sebuah preseden yang amat buruk. 

"Secara etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ini akan menjadi masalah besar. Tantangannya untuk pemerintah sendiri akan sangat besar," ungkapnya.

 

"Karenanya, saya untuk Kemenkumham pun sangat jelas, jangan pernah memberikan legitimasi apapun atas hasil apapun yang dihasilkan dalam kumpulan 'gerombolan liar' itu. Kalau kita analogikan, sederhana saja, masa ada begal yang hasil curiannya dihalalkan oleh negara," tuntasnya

Sumber: Ragam Indonesia (14/3/2021)

Share on Google Plus
    Komentari dengan Google
    Komentari dengan Facebook

0 komentar: