BOGOR – Partai Demokrat makin memanas. Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya bahkan menegaskan, DPD Partai Demokrat Jawa Barat dan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat akan menyerahkan surat pernyataan bermaterai kepada DPP Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPD dan DPC menolak dengan tegas pelaksanaan KLB liar serta dagelan yang dilakukan sekelompok politisi liar.
Menurut kang AW (sapaan akrab,red), Ketua DPD dan para Ketua DPC
PD se-Jabar sebagai pemilik suara sah tak pernah memberikan kuasa atau
mewakilkan kepada siapapun untuk hadir ke KLB.
Ia mengungkapkan, surat pernyataan itu dibuat karena kami
mensinyalir bahwa ada upaya dari kelompok politisi liar itu dengan cara
menghubungi beberapa Ketua DPC PD di Jabar dengan menanyakan SK Kepengurusan,
meminta copy-an dan menanyakan siapa-siapa saja nama dan jabatan dalam SK
Kepengurusan tersebut.
“Kita sangat memahami
bahwa cara kotor itu mereka lakukan agar mereka mendapatkan klaim legitimasi
dengan menyatakan bahwa seolah-olah yang hadir dan mendukung KLB itu adalah
pengurus yang sah,” tegasnya.
Karenanya, sambung dia, sebagai upaya awal untuk melakukan
pencegahan atas kondisi yang terjadi sekaligus melakukan upaya deligitimasi
yang maksimal atas KLB dagelan tersebut maka dibuatlah pernyataan tersebut
dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya.
Jadi, kata dia, apabila
diantara para kelompok politisi liar ada yang mengklaim sebagai utusan dan
pemilik suara sah dari Pengurus Demokrat di Jawa Barat dalam forum KLB
jadi-jadian itu maka bisa dipastikan bahwa semua itu adalah bohong dan bisa
juga diduga mereka melakukan upaya manipulasi yang dapat dituntut secara hukum.
“Kami, para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan
kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia
pun melakukan hal yang sama. Menurut hemat kami, upaya ini perlu dilakukan agar
upaya deligitimasi dari para pemilik suara sah menjadi optimal sekaligus
memberikan pesan yang kuat kepada negara bahwa KLB yang diselenggarakan oleh
kelompok politisi liar itu adalah abal-abal dan dagelan yang amat tidak lucu
karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah yang sesungguhnya,” paparnya kepada
Radar Bogor.
“Menurut hemat kami, atas dasar alasan ini pula maka pihak yang
berwajib harus membubarkan acara itu, lalu Kemenkumhan pun tidak boleh
mensahkan apapun hasil dari KLB liar yang kita anggap sebagai produk dari para
penjahat demokrasi,” tambah anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil Kabupaten Bogor
tersebut.
Sumber: Radarbogor (7/3/2021)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar