BANDUNG - Isu
kudeta Partai Demokrat (PD) kian berhembus kencang. Dalam prosesnya,
PD mengklaim menemukan ada aliran dana sebesar Rp 100 juta yang diduga untuk
menyogok DPC untuk menggulingkan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Wakil Ketua DPD Demokrat Asep
Wahyuwijaya memastikan tak ada pengurus DPC-DPD PD di Jabar yang ditawari uang
ratusan juta tersebut. Ia mengklaim, DPC-DPD PD yang ada di Jabar tak perlu
diragukan lagi loyalitasnya kepada AHY.
"Kenapa? Karena semua
orang tau, pengurus PD di Jabar itu loyalnya ke Ketum AHY adalah harga mati.
Hubungannya amat kuat, seperti jaringan listrik tegangan tinggi. Berani ganggu,
mereka bisa semaput. Tak bisa digantikan dengan kompensasi apapun," kata
Asep saat dihubungi detikcom, Kamis (4/2/2021).
Di samping itu, Asep
mengatakan DPD PD Jabar pun siap membuat pakta integritas dan loyalitas kepada
AHY dengan stempel darah.
"Tetapi, yang harus
digarisbawahi adalah jangankan untuk membuat Pakta Integritas dan Loyalitas
kepada Ketum dengan suratnya yang bermaterai, jika memang dibolehkan, tanda
tangannya diganti dengan stempel darah jempolnya saja, saya yakin mereka pasti
siap," kata Asep.
Sebelumnya Ketua BPOKK Partai
Demokrat Herman Khaeron mengatakan, ada pembiayaan yang tak terbatas untuk
kudeta ini. "Dan bahkan ini perlu dicatat. Ada pembiayaan ataupun ada uang
yang cukup besar, disebutkan unlimited untuk membiayai," ujar Herman.
Herman menyebut adanya aliran
dana itu diungkapkan oleh para saksi yang melapor. Para saksi itu, kata Herman,
melihat secara langsung.
"Ya saya tidak
menyebutkan itu. Ini berdasarkan kesaksian para saksi yang bertemu langsung
dengan pihak eksternal itu, dan langsung ketemu," ujarnya.
Sampai saat ini, Herman belum
mengetahui, sudah sampai mana saja aliran dana itu. Dia memperkirakan uang yang
ditawarkan ke DPC Senilai Rp 100 juta.
"Tidak tahu, bahkan
beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan," ujarnya.
"Masih dalam pemeriksaan
dewan kehormatan partai dan mahkamah partai. Kepada DPC janjinya 100 juta per
DPC," lanjut Herman.
Seperti diketahui, isu kudeta
ini pertama kali diungkap oleh Ketum Partai Demokrat AHY. Ia mendapatkan
informasi soal keterlibatan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai
Demokrat menyinggung sosok jenderal.
"Para pimpinan dan kader
Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan
menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketum Partai
Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan
Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021).
Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon ataupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.
Sumber: Detik (4/2/2021)
0 Komentar