Diterpa Isu Kudeta, Demokrat Jabar: Kader 1.000 Persen Solid

BANDUNG - Partai Demokrat diterpa isu kudeta yang disebut-sebut melibatkan KSP Moeldoko. Meski berhembus isu tersebut, DPD Demokrat Jabar memastikan kondisi internal solid.

"Terkait soal tingkat soliditas pengurus dan kader Partai Demokrat, saya pastikan 1.000 persen sangat solid," ujar Wakil Ketua DPD Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya kepada detikcom, Selasa (2/1/2021).

Menurut Asep, kondisi internal PD di Jabar sendiri khususnya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kondusif. Bahkan, kata dia, kondisi di internal dalam situasi puncak meski ada isu kudeta itu.

"Kondisi pengurus dan kader di bawah pimpinan Ketum AHY ini sedang dalam kondisi yang high performance. Bukan karena semata-mata aura dan spirit kemudaan yang dipancarkan oleh AHY dan jajaran DPP PD saat ini tapi karena isu dan gagasan yang digaungkan dan diinstruksikan agar Demokrat berkoalisi dengan Rakyat ini benar-benar memberikan spirit yang sangat mengikat dan menguatkan daya juang pengurus dan kader di grassroot," tuturnya.

Asep kemudian berbicara mengenai isu kudeta. Asep menilai, adanya oknum internal dan eksternal yang masuk dalam pusaran isu tersebut tak mengubah soliditas kader internal.

"Jadi, ketika ada oknum-oknum dari internal atau eksternal Partai Demokrat yang mencoba untuk mengacaukan soliditas Partai Demokrat, saya pastikan bahwa mereka amat salah bacaannya. Apalagi, ketika DPP PD pun mensinyalir ada pihak-pihak dari istana yang juga turut dalam upaya ini," ujarnya.

"Saya sarankan, jangankan untuk melakukan perbuatan tercela itu, berpikir pun sebaiknya jangan. Mengapa? Karena seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat saat ini sedang asyik bermesraan dengan rakyat. Jadi, sebaiknya memang jangan diganggu. Selain sangat tidak etis perbuatan itu pun sangat tidak Pancasilais," kata dia menambahkan.

Ketum Partai Demokrat AHY sebelumnya mengungkap upaya kudeta terhadapnya, yang mana dia mendapatkan informasi melibatkan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).

Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," paparnya.

Andi Arief ikut meramai isu 'kudeta' di Partai Demokrat dengan langsung 'menunjuk hidung' Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko. Dia pun menjelaskan alasan AHY mengirim surat perihal isu 'kudeta' ini ke Presiden Jokowi karena konon operasi mengkudeta itu direstui Presiden Jokowi.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," kata Andi Arief di akun Twitter-nya yang dibagikan ke wartawan.

Moeldoko pun angkat bicara. Ia meminta agar isu kudeta Partai Demokrat (PD) tidak dikaitkan dengan istana. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diganggu dalam isu ini. Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi tidak tahu sama sekali dengan persoalan yang dihadapi Demokrat. Dia mengatakan urusan hanya sama Moeldoko.

"Poinnya yang pertama jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana, jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini bukan selaku KSP, Moeldoko ini,," kata Moeldoko.

Sumber: Detik (2/2/2021)