Bantah Ruhut Soal Iuran ke DPP, Demokrat Jabar: Ngarang!

BANDUNG - DPD Partai Demokrat Jawa Barat membantah pernyataan Ruhut Sitompul soal iuran dari daerah ke DPP yang membuat keberatan. Demokrat Jabar menegaskan tak pernah ada iuran dari daerah ke pusat.

"Sejujurnya, saya dan teman-teman di DPD PD Jabar dan apalagi teman-teman di DPC, ketika saya konfirmasi pun, tidak pernah tuh mendengar ada istilah iuran ke DPP," ujar Wakil Ketua Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (4/2/2021).

Asep lantas menjelaskan pada masing-masing level kepengurusan, semua Partai politik di Indonesia mendapatkan alokasi anggaran. DPP mendapat dari APBN sedangkan daerah dari APBD.

"Teman-temn itu mengistilahkannya, uang kesbang. Sekarang, bagaimana mungkin uang kesbang kita diserahkan sebagai iuran ke DPP," tuturnya.

Asep yang juga sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jabar belum pernah sekalipun diminta untuk mengumpulkan uang guna keperluan DPP.

"Para anggota fraksi hanya dipotong gajinya untuk keperluan operasional bulanan di DPD atau DPC dan kegiatan insidental lainnya," kata dia.

Pihaknya pun menyayangkan munculnya isu iuran usai isu kudeta yang merebak. Menurut dia, berbagai isu tersebut justru dinilai sangat tendensius ke Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya pikir kok setelah isu kudeta ini kelelep, sekarang malah jadi muncul isu-isu recehan enggak jelas yang tendensius begini ke Ketum AHY dan DPP. Berlebihan, mengarang-ngarnag dan sama sekali nggak valid," katanya.

Sebelumnya, Isu kudeta tampuk kepemimpinan Partai Demokrat sedang gaduh dibicarakan. Suara Ruhut Sitompul terdengar lagi. Mantan kader Partai Demokrat ini mengungkap adanya iuran yang memberatkan pengurus partai tingkat daerah.

Ruhut Sitompul bercerita, banyak kader-kader Partai Demokrat mendatangi dirinya, berkeluh-kesah mengenai kondisi partai selepas Ruhut melangkah pergi. Keluhan mereka yakni soal iuran yang diminta orang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bila berkunjung ke daerah.

"Contohnya ini kalau orang daerah, 'Kalau DPP datang kami dibebani membiayai,'," ucap Ruhut mengungkapkan kembali keluh kesah pengurus Demokrat di daerah, kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

Sumber: Detik (4/2/2021)