Wacana Pemindahan Ibu Kota Jabar, Terlalu Gegabah

BANDUNG - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan 2 dari 3 wilayah yang direkomendasikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai lokasi pemindahan ibukota maupun pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dinilai sangat gegabah. Pasalnya menurut politisi partai Demokrat ini, 2 wilayah yakni Tegalluar dan Walini sebelumnya sudah masuk dalam draft Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan dicoret oleh DPRD Jawa Barat dengan beberapa pertimbangan setelah melakukan pengkajian.

“Untuk dua tempat diawal pindah ke Tegalluar, pindah ke Walini terlalu gegabah. Kenapa ? karena tempat Tegalluar sudah pernah dimunculkan dalam draft RTRW mereka dan kita coret. Kenapa kita coret?, karena ada data BNPB. Data BNPB dicek, daerah Tegalluar itu potensi bencananya tinggi, untuk dua hal, banjir sama gempa. Bahkan disitu punya potensi likuefaksi (pencairan tanah). Maka semestinya, jangan diomongin lagi, kita sudah coret kok,”ucap Asep kepada sejumlah wartawan usai pelantikan di Kota Bandung, Senin (2/9/2019).

Ditambahkannya, untuk wilayah Walini, dari hasil kajian merupakan rangkaian Sesar Lembang, yang mempunyai potensi bahaya. Sedangkan untuk wilayah Rebana, Asep mengungkapkan pada periode Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan wilayah Kertajati dinilai layak. Sudah dilakukan pengkajian, namun mentok.

“Sebenarnya isu pemindahan ibukota, pusat pemerintahan bukan isu basi bagi kita. Mohon maaf, kang Emil (Ridwan Kamil) seperti yang baru tahu soal itu. Tambah lagi dia (Emil) menyebut lagi nama yang sudah kita coret Tegalluar. Kenapa disebut? Kan itu namanya sepertinya memaksakan,”tegasnya.

Asep juga mengatakan, pihaknya tidak pernah membicarakan permasalahan tersebut, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,seperti masalah pendidikan, masalah kesehatan dan lainnya.

“Saya kira isu itu (pendidikan, kesehatan) lebih fundamental prinsip. Ketimbang isu pemindahan ibukota, mahal biayanya. Hari ini berubah wacananya bukan pemindahan ibukota tapi pusat pemerintahan, kan harus pake duit. Kita berpendapat, sejauh ini ngobrol dengan teman-teman, belum urgen dan tidak pernah kita bahas,”pungkasnya. (KBRN)