BEKASI – Setahun lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperlihatkan perkembangan desain Kalimalang, Kota Bekasi, yang akan ditatanya. Ridwan Kamil mengunggah empat foto desain penataan kawasan itu di akun media sosialmnya. Tapi hingga kini belum ada progres sama sekali.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyuwijaya mengkritisi satu tahun kinerja pemerintahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum. Menurut dia, saat ini sudah terbukti banyak program unggulan Ridwan Kamil yang terbengkalai.
Revitalisasi Kallimalang, lanjut Asep, contoh konkret bagaimana Ridwan Kamil akan kesulitan memenuhi janjinya. ‘’(Revitalisasi) Kalimalang gagal karena benturan kewenangan dengan pusat. RK tuh baca bab kewenangan saja gagal,’’ kata Asep.
Ia mengaku, Emil hanya memiliki porsi 30 persen dalam APBD 2018 untuk mewujudkan visi dan misinya. Ini karena mengingat pembahasan anggaran tersebut sudah berjalan di era Ahmad Heryawan. “Tapi kalau 2019 kan full (kewenanganya), kalau jadinya Bandros (bus wisata), Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk unggulan,” tuturnya.
Emil –panggilan akrab Ridwan Kamil– memiliki dua kesempatan mengelola anggaran. “Wujud legacyawal tidak terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan masalah banyaknya polemik yang muncul dari Emil sendiri. Selain menujuk kegagalan atas rencana revitalisi Kalimalang, Asep juga menyorot polemik pemindahan Ibu Kota Jawa Barat, isu pemekaran daerah hingga komunikasi dengan DPRD yang berjarak.
“Urusan komunikasi dan koordinasi harusnya enam bulan pertama sudah tuntas agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah satu tahun, dia menutupnya dengan polemik,” kata Asep seolah mengelola provinsi Jawa Barat semudah mengelola Kota Bandung.
‘’Pangandaran yang katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu (Kalimalang) itu bukan kewenangan provinsi di awal, kenapa sudah digadang-gadang di media sosial, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai,” tegasnya.
Baginya, pencapaian satu tahun ini harus menjadi catatan penting bagi RK, UU, dewan, dan seluruh pihak. Asep menekankan, Emil dan jajarannya boleh membanggakan capaian progra, dan berkilang dengan mepetnya eksekusi anggaran.
‘’Tapi, Ridwan Kami menutup satu tahun kinerja dengan polemik,’’ tambah Asep.
Menurut dia, jika RK berpendapat bahwa Januari 2020 adalah waktu yang lebih pas untuk menilai hasil kerjanya selama satu tahun kepemimpinan adalah berlebihan.
Ia menjelaskan, kalau pun ada kerja RK yang berhasil maka berapa persen. “Teman- teman di DPRD juga paham berapa banyak pekerjaan yang berpotensi tidak terealisasi dan berapa ratus miliar juga anggaran yang berpotensi tak terserapnya. Bukan berarti saya pesimis, tapi nanti kita coba lihat saja,” tandasnya.
Sementara Ridwan Kamil menerima kritikan itu. Namun, RK memastikan sejumlah proyek sudah berjalan. ‘’Jadi kalau menilai setahun saya melalui proyek strategis agak kurang fair karena proyeknya lagi setengah matang,’’ kata Ridwan Kami.
Dia berharap agar fair penilaian kinerjanya setelah Desember karena program-program, terutama fisik, sudah terseksekusi.
‘’Bukan tengah jalan, makanya saya bilang kepemimpinan saya ini lebih fokus paqda peletakan fondasi reformasi. Panennya belum terjadi. Tapi, bercocok tanam yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai,’’ kata Ridwan Kamil. (pojokbekasi)
0 Komentar