BANDUNG - Satu tahun pemerintahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum dinilai antiklimaks. Program-program yang dibanggakan keduanya sejak awal, implementasinya di lapangan dianggap tak maksimal.
Anggota DPRD Jabar Asep Wahyu Wijaya mengatakan mengkritisi eksekusi program-program pembangunan yang digulirkan selama satu tahun ini. Karena, nyatanya situasi di lapangan tidak menunjukan progres apapun.
Ia merujuk program revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang, Bekasi hingga penataan Pangandaran.
"Pangandaran yang
katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas. Kalau
tahu itu bukan kewenangan provinsi di awal kenapa sudah digadang-gadang di
sosial media, pakai gambar segala," kata Asep kepada wartawan, Sabtu (7/9/2019).
Selain itu, RK-Uu juga dinilai tak bisa memaksimalkan anggaran yang ada. Padahal, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi program pembangunan yang dicanangkan.
"Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi," ucap kader Demokrat ini.
Ia memahami dalam APBD 2018 Emil hanya memiliki porsi 30 persen memasukan visi misinya. Mengingat pembahasan anggaran tersebut sudah berjalan di era Ahmad Heryawan.
"Tapi kalau 2019 kan full (kewenangannya), kalau jadinya Bandros (bus wisata), Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah icon produk unggulan," jelas dia.
Asep juga menyoroti polemik terkait isu pemindahan pusat pemerintahan yang dilontarkan RK. Selain itu, persoalan komunikasi dengan legislatif yang perlu diperbaiki.
"Urusan komunikasi dan koordinasi harusnya 6 bulan pertama sudah tuntas agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah 1 tahun, dia menutupnya dengan polemik (pemindahan pusat pemerintahan)," ujar Asep.
Selain itu, RK-Uu juga dinilai tak bisa memaksimalkan anggaran yang ada. Padahal, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi program pembangunan yang dicanangkan.
"Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi," ucap kader Demokrat ini.
Ia memahami dalam APBD 2018 Emil hanya memiliki porsi 30 persen memasukan visi misinya. Mengingat pembahasan anggaran tersebut sudah berjalan di era Ahmad Heryawan.
"Tapi kalau 2019 kan full (kewenangannya), kalau jadinya Bandros (bus wisata), Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah icon produk unggulan," jelas dia.
Asep juga menyoroti polemik terkait isu pemindahan pusat pemerintahan yang dilontarkan RK. Selain itu, persoalan komunikasi dengan legislatif yang perlu diperbaiki.
"Urusan komunikasi dan koordinasi harusnya 6 bulan pertama sudah tuntas agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah 1 tahun, dia menutupnya dengan polemik (pemindahan pusat pemerintahan)," ujar Asep.
Pengamat politik Universitas
Pendidikan (UPI) menilai satu tahun pemerintahan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum
belum menunjukkan perubahan signifikan di Jawa Barat. Semangat 'ngabret' yang
dijanjikan keduanya belum terwujud.
Karim mengaku belum melihat realisasi dari janji-janji program percepatan yang digulirkan RK-Uu. Terutama janji akan ngabret setelah 100 hari kerja.
"Saya tidak melihat perubahan sangat signifikan. Tetapi saya baru mendengar janji, tekad, harapan RK yang mendeklarasikan bahwa setelah 100 hari kerja akan ngabret, saya belum menyaksikan itu," kata Karim terpisah.
Ia mengakui RK-Uu sudah menggulirkan banyak program untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sambung dia, program-program tersebut belum terasa dampaknya.
Program-program yang diluncurkan di antaranya Jabar Quick Respons, Jabar Saber Hoaks, One Pesantren One Product, Desa Digital dan lainnya.
"Menurut saya setahun ini belum ngabret, program percepatan memang ada, tapi baru pasang kuda-kuda saja. Apa yang dia janjikan akan ngabret itu, hasilnya belum kelihatan," ungkap dia.
Meski begitu, kedua masih punya waktu untuk memenuhi janji-janji kampanyenya tersebut. Keduanya harus bisa memaksimalkan tahun kedua dan ketiga masa baktinya sebelum disibukkan dengan agenda politik nantinya.
"Sebenarnya kerja politik sesungguhnya tahun kedua dan ketiga, karena tahun pertama persiapan, sementara tahun empat kelima pikiran politisi terpecah untuk mendapatkan jawaban berikutnya. Jadi kalau gak dilakukan tahun kedua dan ketiga, sudah kita kehilangan harapan," tutur dia.
Karim mengaku belum melihat realisasi dari janji-janji program percepatan yang digulirkan RK-Uu. Terutama janji akan ngabret setelah 100 hari kerja.
"Saya tidak melihat perubahan sangat signifikan. Tetapi saya baru mendengar janji, tekad, harapan RK yang mendeklarasikan bahwa setelah 100 hari kerja akan ngabret, saya belum menyaksikan itu," kata Karim terpisah.
Ia mengakui RK-Uu sudah menggulirkan banyak program untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sambung dia, program-program tersebut belum terasa dampaknya.
Program-program yang diluncurkan di antaranya Jabar Quick Respons, Jabar Saber Hoaks, One Pesantren One Product, Desa Digital dan lainnya.
"Menurut saya setahun ini belum ngabret, program percepatan memang ada, tapi baru pasang kuda-kuda saja. Apa yang dia janjikan akan ngabret itu, hasilnya belum kelihatan," ungkap dia.
Meski begitu, kedua masih punya waktu untuk memenuhi janji-janji kampanyenya tersebut. Keduanya harus bisa memaksimalkan tahun kedua dan ketiga masa baktinya sebelum disibukkan dengan agenda politik nantinya.
"Sebenarnya kerja politik sesungguhnya tahun kedua dan ketiga, karena tahun pertama persiapan, sementara tahun empat kelima pikiran politisi terpecah untuk mendapatkan jawaban berikutnya. Jadi kalau gak dilakukan tahun kedua dan ketiga, sudah kita kehilangan harapan," tutur dia.
Menurutnya keduanya harus
memperlihatkan kerja monumental agar menjadi pembeda dari pemerintah
sebelumnya. Pembangunan di Jabar harus mengalami lompatan-lompatan besar
"Harus ada kerja monumental agar begitu berakhir meninggalkan legacy luar biasa, bagi pemerintahan berikutnya. Pembangunan tidak dilakukan pendekatan biasa saja, tapi mengambil lompatan ketertinggalan," ujar Karim.
Sebelumnya Ridwan Kamil menyatakan tahun pertama pemerintahannya baru meletakkan pondasi. "Di mana-mana namanya satu tahun itu adalah meletakkan konsep dan pondasi, jadi saya menilai satu tahun pertama ini adalah satu tahun meletakkan dasar-dasar Jabar juara di semua bidang," ujarnya. (detik)
"Harus ada kerja monumental agar begitu berakhir meninggalkan legacy luar biasa, bagi pemerintahan berikutnya. Pembangunan tidak dilakukan pendekatan biasa saja, tapi mengambil lompatan ketertinggalan," ujar Karim.
Sebelumnya Ridwan Kamil menyatakan tahun pertama pemerintahannya baru meletakkan pondasi. "Di mana-mana namanya satu tahun itu adalah meletakkan konsep dan pondasi, jadi saya menilai satu tahun pertama ini adalah satu tahun meletakkan dasar-dasar Jabar juara di semua bidang," ujarnya. (detik)
0 Komentar