Warga Antre Gas Elpiji 3 Kg, Anggota DPR RI Asep Wahyuwijaya: Kebijakan kok Menyusahkan Rakyat, Kembalikan Distribusi ke Pengecer!

 


BOGOR - Masyarakat di berbagai daerah, saat ini harus antre sangat lama untuk bisa membeli gas elpiji ukuran 3 kg.

Anggota DPR RI, Asep Wahyuwijaya mengungkapkan, pemerintah sepertinya agak kurang jeli dalam melihat konsekuensi pemberlakuan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai ke Pangkalan.

Asep Wahyuwijaya yang merupakan legislator Dapil Kabupaten Bogor ini menegaskan, rantai akhir distribusi gas yang mendekatkan ke masyarakat adalah tingkatnya di pengecer atau di warung-warung, bukan di Pangkalan.

"Ketika rantai pengecer atau warungnya dihilangkan, maka praktis warga pun larinya ke Pangkalan," jelas politisi Partai NasDem tersebut.

Akibatnya, kata Asep Wahyuwijaya, selain harus mengantri karena jarak ke Pangkalan lebih jauh.

Selain itu, Warga pun harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi double, mengantri dan mengeluarkan biaya yang lebih besar.

"Apakah kondisi ini yang diinginkan pemerintah? Saya yakin pak Prabowo pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan 3 kg gas," papar Asep Wahyuwijaya.

Lebih lanjut Asep Wahyuwijaya mengungkapkan, negara mestinya menyediakan kebutuhan dasar rakyat tersebut di depan pintunya atau setidaknya mendekatkan bukan malah menjauhkan dan malah bikin susah warga.

"Jika memang terindikasi ada pihak-pihak yang mempermainkan harga dari pangkalan ke pengecer, hemat saya tindak saja secara hukum jangan sampai digeneralisir dengan membuat kebijakan yang berlebihan dan menyusahkan rakyat," ungkapnya.

Menurut Asep Wahyuwijaya, ada baiknya pemerintah yang dalam hal ini Kementerian ESDM agar merevisi kembali distribusi gas agar kembali ke pengecer atau warung.

"Secara khusus, saya dan beberapa teman di Komisi VI DPR RI pun tampaknya akan meminta kepada pimpinan Komisi VI agar segera menggelar rapat dengan Pertamina untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan produksi gas subsidinya," kata Asep Wahyuwijaya.

"Supaya clear di hadapan publik bahwa persoalan kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi tapi pada masalah regulasinya," pungkasnya.

Sumber: RadarBogor

0 Komentar