JAKARTA -
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta PT PLN
(Persero) untuk memetakan kebutuhan listrik secara nasional. Mulai dari Aceh
hingga Papua.
“Sesungguhnya
berapa sih kebutuhan pasok listrik di Republik ini, dari Aceh sampai Papua
kira-kira kebutuhannya berapa?. Itu harus dibedah terlebih dahulu," kata
Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Direksi PT PLN di
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (3/12/2024).
Menurut dia,
hal ini penting untuk mengetahui secara pasti kemampuan PLN serta berbagai
persoalan kelistrikan secara keseluruhan. Mengingat listrik juga merupakan
pendukung utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sebagaimana
ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi,
dari kebutuhan itu berapa yang sudah bisa dicapai, berapa kontribusi di sektor
bisnis dan berapa kekurangannya,” ujarnya.
Karena itu,
Asep meminta jajaran direksi PLN untuk memperhatikan ketersediaan listrik dalam
mendukung kegiatan ekonomi.
Selain itu, ia
juga menyoroti pencapaian realisasi soal Commercial Operation Date (COD) PLN
yang masih banyak belum tuntas. Ini berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (RUPTL).
“Mestinya kita
cara berpikirnya kalau kita simulasikan sangat sederhana, kebutuhannya sekian
ribu gigawatt misalnya, sekarang capaiannya segini. Konstribusi listrik desa
seperti ini, industri swasta yang kita beli juga segini, maka akan terlihat
petanya, jadi progresnya harus terukur,” ujarnya.
Lebih jauh,
Asep meyinggung temuan Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan, yang menyebut subsidi
listrik yang tidak tepat sasaran mencapai 10.626.809 orang.
"Data per
13 November itu 10 juta lebih penerima subsidi 450 VA dan 900 VA itu tidak
tepat sasaran. Angkanya sangat presisi sekali, 10.626.807 penerima yang tidak
tepat sasaran," kata dia.
Ia
mengungkapkan, kasus subsidi listrik tidak tepat sasaran ini menyebabkan
pemborosan anggaran mencapai Rp1,2 triliun per bulan.
Karena itu,
Asep meminta PLN serius membenahi berbagai persoalan tersebut. Mengingat,
efisiensi anggaran Negara saat ini sangat diperlukan.
“Ini saya kira
perlu direspon, kenapa Pak Dirut? karena Negara perlu uang 100 milyar, 1
triliun, amat sangat berharga. Kita bicara efisiensi ini betul-betul harus kita
masksimalkan," kata politisi NasDem asal Dapil Jabar V/Kabupaten Bogor
ini.
Sumber: RRI
0 Komentar