LBP Minta Maaf, Politisi Demokrat: Ini Fenomena Langka



BOGOR - Penyampaian permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena tidak maksimalnya penanganan wabah Covid-19 yang disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disambut baik oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya.

"Jujur, secara saya pribadi suka dengan sikap dan ungkapan gentle yang dilakukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Hal itu karena ini merupakan satu fenomena yang langka dan unik ketika sikap pemerintah pusat dalam menangani wabah ini sejak awal merebak selalu ditunjukan dengan gaya yang jemawa dan selalu menyepelekan wabah Covid-19," ungkap Asep kepada wartawan, Senin (19/7/2021).

Ia menuturkan sikap yang ditunjukan purnawirawan Jenderal TNI tersebut, menurutnya mesti dapat pula ditunjukan oleh semua jajaran elit lainnya. Karena, pernyataan maaf itu mencerminkan sifat jujur atas kekeliruan yang telah mereka lakukan.

"Jajaran pemerintah pusat dalam hal ini tentu harus melakukan evaluasi yang mendasar atas kebijakan yang akan dilakukan dalam penanganan wabah ke depannya, pasca habisnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat pada esok hari," tuturnya.

Asep menjelaskan bahwa evaluasi harus mendasar karena menyangkut pola penanganan yang sifatnya sistemik, mulai dari urusan pelayanan kesehatan, penyediaan tempat perawatan, obat-obatan, ketersediaan tenaga kesehatan, insentif tenaga kesehatan, oksigen serta jalur distribusinya.

"Dalam seluruh upaya penanganan wabah Covid-19, hampir seluruhnya harus dikordinasikan dengan pemerintah daerah. Termasuk, dalam mengantisipasi ketersediaan dan mendistribusikan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang saat ini termegap-megap kondisinya," jelas Asep.

Dia memaparkan bahwa secara fundamental, kalau Menteri Koordinator  Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ataupun pemerintah pusat mau berhasil dan maafnya pun menjadi sungguh-sunggug maka semua upayanya harus difokuskan pada upaya penyelamatan warga dulu, baik untuk mereka yang terpapar Covid-19 maupun warga yg tak bisa mencari nafkah karena dibatasi aturan PPKM Darurat ini.

"Saya menyarankan agar menghentikan dulu peletakan batu pertama atau pembangunan-pembanguna infrastruktur yang tak terkait langsung dengan urusan penyelamatan jiwa warga. Karena menyelamatkan hidup warga adalah hukum yang utama di saat pandemi Covid-19," paparnya.

Sebelumnya, Sabtu (17/7/2021), Menteri Koordinator  Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya selam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dianggap belum optimal dalam menekan laju penambahan kasus baru Covid-19.

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," ucap Luhut.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura ini berjanji bahwa pemerintah pusat maupun daerah akan bekerja keras untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dalam PPKM Darurat.

"Saya dengan jajaran akan terus bekerja keras untuk menurunkan  penyebara  varian delta Covid-19 ini dan menyalurkan seluruh bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat," katanya.

Sumber: Inilah Koran (19/7/2021)

Share on Google Plus
    Komentari dengan Google
    Komentari dengan Facebook

0 komentar: