BANDUNG – Fraksi
Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, mengkritisi Rancangan Akhir (Ranhir)
Perubahan RPJMD yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jabar, M. Taufiq
BS karena dianggapnya terlalu mengawang-ngawang.
Dalam rapat perdana pembahasan Perubahan RPJMD, Jum’at (18/12),
anggota Pansus 9 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya
menyampaikan bahwa paparan Ranhir RPJMD yang begitu luas dan tak jelas skala
prioritasnya seperti melepaskan diri dari kondisi eksisting dengan tak
memperhitungkan beberapa indikator makro yang saat ini sedang dihadapi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jabar itu
mengingatkan Pemprov Jabar, bahwa secara faktual wabah pandemi covid-19 ini
disinyalir belum tentu akan berhenti pada tahun depan. Kedua, kata kang AW
(sapaan akrab,red), ruang fiskal yang relatif masih sempit karena pertumbuhan
ekonomi pun masih volatile sebagai akibat dari adanya pandemi covid akan terus
berdampak pada bertambahnya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan.
Ketiga, sambung dia,
efektifitas pelaksanaan RPJMD 2018-2023 yang sisanya waktunya hanya tinggal dua
tahun kurang. “Beranjak dari tiga indikator makro itu saja, menurut hemat saya
mestinya Pemprov Jabar bisa jauh lebih realistis dalam menyusun draft aKhir
RPJMD-nya,” papar dia.
“Pada sisa masa jabatan Kang RK sebagai Gubernur Jabar, menurut
saya sebaiknya difokuskan dulu saja pada program yang berkaitan dengan
penanganan wabah pandemi covid-19 serta pemulihan ekonominya,” tambahnya.
Ia menambahkan, apabila ada pembangunan fisik, fokuskan juga
pada issu tersebut. Misalnya, memaksimalkan pembangunan rumah sakit yang hingga
sekarang rasio jumlah warga dan ketersedian tempat tidurnya masih njomplang.
Selain itu, memaksimalkan pembangunan irigasi dan memaksimalkan
potensi industri yang akan melancarkan usaha para petani yang saat ini nilai
tukar petaninya (NTP) minus, dari yang mulanya surplus menjadi nyaris impas.
“Singkatnya, memaksimalkan
upaya penyelamatan warga dari wabah dan memulihkan ekonomi warga agar bisa
semakin mandiri demi tujuan mengantisipasi bertambahnya pengangguran dan
meningkatnya kemiskinan harus menjadi skala prioritas dan utama dalam Perubahan
RPJMD,” tegas legislator dapil Kabupaten Bogor tersebut.
Kang AW menjelaskan, pembangunan fisik yang kurang relevan
dengan urusan penting di atas sebaiknya dikurangi dulu. “Beban APBD kita untuk
membayar cicilan hutang PEN dalam dua tahun ke depan yang lebih dari Rp1,3 T
dan keperluan dana cadangan untuk kebutuhan Pilkada 2023 hingga Rp1,5 T tentu
juga harus diperhitungkan apabila wabah ini belum selesai,” ungkapnya.
Artinya, keberadaan ruang fiskal secara mandiri memang kerepotan
juga jika harus mendanai banyak program. Selain itu, kata dia, tak realistis
juga jika Pemprov Jabar kembali meminjam uang ketika cicilan ke depan pun sudah
lumayan besar.
“Saya berharap dalam pembahasan ke depan, pihak Pemprov Jabar
bisa semakin fokus dalam menyiapkan draftnya sehingga proses pendalaman narasi
yang diperlukan bersama tim Pansus Perubahan RPJMD-pun bisa betul-betul membawa
manfaat untuk warga Jabar,” pungkasnya.
Sumber: Radar Bogor
(20/12/2020)
0 Komentar