BOGOR - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa, Barat Asep
Wahyuwijaya terkait calon daerah otonomi baru atau CDOB yang dilontarkan
Gubernur Jawa Barat di Jasinga beberapa waktu dengan menyerahkan berkas CODB di
Jawa Barat ke Kementerian Dalam Negeri, belum tentu langsung terealisai,
apalagi selang beberapa hari berkas itu diserahkan Kemendagri mengatakan CDOB
Bogor Barat masih moratorium.
Asep
Wahyuwijaya menyampaikan secara penuh, CDOB bukan sepenuhnya berada di ranah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov Jabar hanya meneruskan pada principal
yang principalnya adalah presidium. Kemudian kabupaten induk yakni Kabupaten
Bogor datang ke kita, diverifikasi tidak ada masalah kita ketuk palu semuanya
sepakat.
“Tetapi
kan bisa diliat sendiri kondisi keuangan terkait dengan kemungkinan CDOB karena
saya sudah menduga sejak awal jawaban Kemendagri akan seperti itu makanya saya
selalu katakan bahwa jangan dulu terus lari dan ngotot di situ, bentengnya
masih sangat tinggi dan tebal, apalagi pandemi hingga saat ini belum berakhir,”tegas
Asep Wahyuwijaya, kepada wartawan, Sabtu (26/12/20).
Kang
Aw sapaan lebih lanjut mengatakan, sebelum terwujudnya DOB lebih baik saat ini
Kabupaten Bogor fokus pada pemekaran ditingkat desa sehingga ada inovasi
anggaran yang memungkin ada anggaran dari pusat bertambah ke desa-desa.
“Bagi
saya sekarang memang terkesan Ridwan Kamil ada pencitraan soal DOB ini datang
ke Jasinga menyampaikan kita setuju itu given DOB diam aja bakal terjadi jangan
terlalu berharap besar dan saya tau persis pusat merasa riskan soal ini. Karena
bukan hanya Kabupaten induk ada 314 CDOB Provisi dan Kabupaten Bogor dan biaya
rata-rata kita hitung 500 milyar dikalikan saja 500 Trillun pusat harus
mengeluarkan uang untuk DOB,”kata Kang Asep.
Jadi
katanya, jangan hanya fokus pada CDOB Bogor Barat, di Indonesia ini ada
beberapa Daerah juga yang akan dimekarkan.
“Jangan
Bogor Barat Saja di indonesia Ini akan ada berapa yang dimekarkan.”pungkasnya.
Sumber: Ceklis Satu (26/12/2020)
0 Komentar