BOGOR – Menumpuknya paket bantuan sosial (bansos) sembako Provinsi Jawa Barat di Kantor Balai Kemetrologian Bogor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat geram anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.
Menurutnya, dalam rapat Banggar
terkait soal pembahasan APBD Perubahan 2020 pekan lalu, sikap DPRD sudah amat
jelas. “Ke depan kami minta agar bantuan untuk warga diberikan dengan cara
tunai saja,” ungkapnya kepada Radar Bogor.
Berdasarkan hasil pengamatan,
banyak masalah terkait distribusi bantuan untuk warga dengan cara pemberian
natura tersebut. “Masalah distribusi lah, telur yang membusuk hingga paket yang
terlantar seperti ini,” katanya.
Menurut dia, banyaknya kendala distribusi dan
barang yang masih menumpuk disebabkan karena masalah data warga yang dimiliki
Pemerintah Daerah terlihat belum siap. Sementara, kata dia, barangnya sudah
keburu dipesan dan dibeli.
“Saya sih khawatir saja kalau
teman-teman di eksekutif ini lebih suka dengan pembelian barangnya saja, tapi
kurang memikirkan soal data yang masih semrawut,” ungkap dia.
Seharusnya, sambung dia, segala pembelanjaan itu berbasis pada datanya dulu
karena kebutuhan dan jalur distrubusinya jelas, tidak akan ada barang tersisa
karena terlantar atau salah kirim.
“Sekarang mereka sudah pesan
lagi. Eksekutif merengek-rengek untuk satu kali ke depan agar tetap dikirimkan
dalam bentuk natura karena sudah terikat kontrak, setelahnya baru dikirimkan
dengan cara uang tunai,” katanya.
Sebelumnya, petugas keamanan
kantor balai, Wika mengatakan, bantuan yang menumpuk itu sudah ada sejak 13
Agustus lalu dan belum disalurkan.“Ini memang dijadikan tempat penampungan
paket bansos setelah kantor kami yang di Kota Bogor penuh,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, belum lama ini
ada petugas pemerintahan yang datang untuk mengganti beberapa kemasan paket
bansos rusak. Namun, dirinya tidak mengetahui apapun mengenai paket tersebut
akan disalurkan kepada siapa.
Sumber: Radar Bogor (23/9/2020)
0 Komentar