AW Tanggapi Pengajuan Bankeu Pemkab Bogor ke Pemprov Jabar


B
OGOR - Tahun 2020, Pemkab Bogor mengajukan bantuan keuangan kepada Pemprov Jabar senilai Rp 239 miliar. Jumlah  itu naik drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 122 miliar.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Syarifah Sofiah Dwikorawati menuturkan pengajuan bantuan keuangan ke Pemprov Jawa Barat tersebut akan diprioritaskan di sektor kesehatan dan pengembangan wisata.

"Bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Jawa Barat tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan gedung RSUC Cibinong, pembangunan gedung dan penyediaam alat kedokteran RSUD Ciawi, pembayaran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) pembangunan insfrastruktur di lima titik yang akan mengembangkan objek wisata Geopark Pongkor dan lainnya," tutur Syarifah kepada wartawan, Minggu (20/10).

Anak mantan Bupati Bogor Ayip Rughby ini menerangkan pengajuan bankeu ke Pemprov Jawa Barat sudah disetujui oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Jawa Barat dan menunggu pembahasan di DPRD Jawa Barat.

"Kemarin pengajuan bankeu senilai Rp 239 miliar ini sudah dicek ke lokasi yang akan mrndapatkan bankeu, lalu sudah disetujui oleh TAPD Pemrov Jawa Barat. Proses selanjutnya pengajuan bankeu ini akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat," terangnya.

Bupati Bogor Ade Yasin berharap nilai bankeu dari Pemprov Jawa Barat akan teris bertambah karena Kabupaten Bogor butuh dana besar untuk penangganan tercemarnya Sungai Cileungsi oleh limbah berwarna, berbahaya dan beracun (B3)dan revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak.

"Pengennya saya pengajuan bankeu dari Provinsi Jawa Barat masih bisa direvisi karena kita masih butuh dana yang lebih besar untuk penangganan tercemarnya Sungai Cileungsi oleh limbah B3 dan revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak," singkat Ade.

Menanggapi pengajuan bankeu dari Pemkab Bogor ke Pemprov Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor Asep Wahyuwijaya berpendapat bahwa pengajuan itu sepenuhnya otoritas Pemkab Bogor, keterlibatan anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil asal Kabupaten Bogor hanya sebatas menyampaikan saran yang sifatnya normatif saja sementara pertimbangan dan kebijakan kongkrit tetap ada di Bupati dan jajaran TAPD Kabupaten Bogor. 

"Setelah pengajuan bankeu ini dibahas dengan DPRD Jawa Barat maka tahap selanjutnya Gubernur Jawa Barat akan melakukan agenda kopi darat (kopdar) dengan para Kepala Daerah se-Jawa Barat, nanti keputusannya ada di tangan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat," kata Asep.

Pria yang saat ini menjabat  Ketua Fraksi Demokrat dan anggota badan anggaran (Banggar) ini melanjutkan sebagai pribadi tentu ingin besaran bankeu dari Pemprov Jawa Barat itu bertambah dari tahun - tahun sebelumnya.

"Dengan bertambahnya bankeu maka APBD Jawa Barat pun bisa dirasakan maksimal oleh warga di Bumi Tegar Beriman, selain itu  bankeu kan tidak melulu harus melewati instrumen Banprov Ke Pemkab tapi bisa juga melalui mekanisme hibah, dimana bantuan hibah itu kan langsung diterima dari Pemprov ke lembaga-lembaga yang bersangkutan dimana proses ajuannya melalui hasil reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya juga sering menyampaikan ke Bupati Ade Yasin bahwa sinergi yang ingin saya bangun dengan Pemkab Bogor adalah selain membantu memaksimalkan Bankeunya juga memaksimalkan hibahnya terutama  membangun sekolah dan madrasah," lanjutnya. (inilahkoran)

0 Komentar