BANDUNG - Selama satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dinilai belum menunjukkan wujud legacy (produk unggulan) awal. Bahkan, kesempatan mengelola dua APBD yakni APBD 2018 dan 2019, tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi di Jawa Barat.
Demikian
diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya saat ditemui, Kamis, 5
September 2019. Dikatakan dia, dalam 1 tahun kinerja pemerintahan Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum ini, lebih
banyak polemik dan gembar-gembor program unggulan namun terbengkalai di
kemudian hari.
Asep
mencontohkan sejumlah program unggulan yang awalnya memukau namun kedodoran
dalam eksekusi. Revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang,
hingga penataan Pantai Pangandaran, menjadi contoh kegagalan eksekusi.
“Pangandaran
yang katanya mau dibikin seperti
Hawaii, baru pondasi. Kemudian Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu (Kalimalang)
itu bukan kewenangan provinsi, di awal kenapa sudah digadang-gadang di sosial
media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini
terbengkalai,” ucap Asep.
Asep
juga mengkritisi mengenai pengelolaan APBD Jawa Barat. Dikatakan dia, Ridwan
Kamil-Uu Ruzhanul Ulum ini memiliki dua kali kesempatan APBD Jawa Barat, yakni
APBD 2018 dan APBD 2019. “Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan 2019
tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi. Wujud legacy awal tidak
terlihat,” ungkap dia.
Dijelaskan
Asep, meski pada pengelolaan APBD 2018 hanya memiliki porsi 30
persen untuk memasukkan visi dan misinya, namun pada APBD 2019 porsi
kewenangan pemanfaatan anggaran itu sudah sepenuhnya dipegang Ridwan Kamil-Uu
Ruzhanul Ulum. “Kalau APBD 2018 memang pembahasan anggarannya sudah
berjalan pada era kepemimpinan Ahmad Heryawan. Akan tetapi kalau 2019 itu kan
sepenuhnya (kewenangannya). Kalau jadinya Bandros (bus wisata), kemudian
Kolecer (perpustakaan), itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk
unggulan,” kata Asep.
Bahkan,
kata dia, kondisi saat ini malah berbanding terbalik dengan banyaknya polemik
yang muncul dari pernyataan Ridwan Kamil sendiri. Dia mencontohkan mengenai
polemik wacana pemindahan pusat pemerintahan, isu pemekaran daerah, hingga
komunikasi dengan DPRD yang berjarak. “Urusan komunikasi dan koordinasi
seharusnya pada enam bulan pertama sudah tuntas agar selanjutnya kita bisa
melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah satu
tahun, seolah ditutup dengan polemik,” ujar dia.
Menurut
Asep, pencapaian satu tahun ini harus menjadi catatan penting bagi gubernur,
wakil gubernur, DPRD, dan seluruh pihak. Asep menekankan, Ridwan Kamil dan
jajarannya boleh saja membanggakan pencapaian program dan berkilah dengan
mepetnya eksekusi anggaran. “Tetapi Ridwan Kamil menutup satu tahun kinerjanya
dengan polemik,” ungkap dia.
Menanggapi
hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkilah bahwa satu tahun
pemerintahannya pada September 2019 sedangkan proyek masih berjalan hingga
Desember 2019. Ridwan mengatakan, jika menilai kinerja selama satu tahun
melalui proyek strategis, hal itu dianggap kurang fair. “Jadi kalau menilai
satu tahun saya melalui proyek strategis, agak kurang fair karena proyeknya
lagi setengah matang,” katanya.
Dia
meminta agar fair penilaian
kinerjanya dilihat setelah Desember karena program-program terutama fisik
rata-rata sudah tereksekusi. “Bukan di tengah jalan, makanya saya bilang
kepemimpinan saya ini lebih fokus pada peletakan pondasi reformasi. Panennya
belum terjadi tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik
sudah dimulai,” tutur dia.
Dikatakan Ridwan, program
seperti penataan alun-alun Majalengka, Cirebon, dan kawasan Pantai Pangandaran,
saat ini sudah konstruksi. “Coba pertanyaan ini dimunculkan Januari 2020, saya
bisa jawab dengan leluasa,” ujarnya. (PR)
0 Komentar