BOGOR – Banyaknya keluhan jalan rusak dan paket proyek yang gagal lelang membuat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya angkat bicara. Ia pun menyarankan para kepala dinas yang tidak mampu bekerja segera mundur alias ’melehoy’ dari jabatannya dan memberikan kesempatan kepada PNS lainnya.
”Kalau
tidak punya program kerja, tidak mampu bekerja dengan baik dan memenuhi target
yang telah dibebankan, ya silakan mundur daripada ’melehoy’. Saya yakin masih
banyak PNS di Kabupaten Bogor yang bisa bekerja dengan baik,” ujar anggota
Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat itu.
Pria
yang akrab disapa AW ini mengkritisi dinas terkait yang tidak bisa bekerja
secara maksimal bukan berarti tidak suka. Hal itu didasari kepedulian dalam
membangun wilayah Kabupaten Bogor ke arah yang lebih baik. Sebab, selama ini
anggaran provinsi hanya mampu memenuhi sembilan persen kebutuhan di Jawa Barat.
Betapa susahnya anggaran itu turun ke Kabupaten Bogor karena satu banding
sepuluh. “Kita sudah susah payah mendapatkan banprov untuk Kabupaten Bogor.
Ketika sudah ada malah disia-siakan,” kesalnya.
Ke
depan, dia meminta kepala dinas dan jajarannya tetap bekerja profesional
terkait integritas serta kinerja sebuah pemerintahan yang baik dengan sistem
administrasi sesuai tupoksi PNS sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan
maksimal.
“Jika
masih ada kadis yang ’melehoy’ lebih baik diganti saja. Untuk PNS yang bekerja
dengan baik diberikan reward karena sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan,”
katanya.
Terpisah,
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Yani Hasan mengatakan, intinya PUPR
bertanggung jawab atas gagalnya lelang beberapa ruas jalan di Kabupaten Bogor
yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp94,4 miliar
dengan dilelang ulang awal tahun.
“Kita
terus mengevaluasi agar tak terjadi lagi gagal lelang. Yang pasti proyek yang
gagal diajukan lagi,” tukasnya. (metropolitan)
0 Komentar