BOGOR - Akibat gagalnya lelang proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor membuat publik Kabupaten Bogor angkat bicara, karena pembangunan infrastruktur ini yang sudah lama di tunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Bogor mengingat kondisi jalan yang ada di Kabupaten Bogor dalam keadaan rusak
Atas permasalahan ini, anggota DPRD Provinsi Jawa
Barat Fraksi Demokrat, Asep Wahyuwijaya pun angkat bicara. Sekretaris Komisi 2
DPRD Provinsi Jawa Barat ini sangat prihatin dan sangat menyesalkan terjadinya
gagal lelang untuk pembangunan infrastruktur Kabupaten Bogor.
"Saya paham bahwa pekerjaan ini domainnya memang
di Pemkab tapi hal tersebut tidak bisa menjadi alasan buat saya sebagai wakil
rakyat dari Kabupaten Bogor untuk diam dan tak memberikan atensi
apapun,"katanya.
Dikatakan politisi Partai Demokrat ini, ada beberapa
hal yang layak dicatat oleh publik terkait gagal lelang ini.
"Pertama, reformasi birokrasi di Pemkab Bogor
menjadi penting dan niscaya. Mengapa? Karena, mereka lalai dan ceroboh dalam
melakukan penjadwalan agenda lelang untuk urusan pekerjaan yang strategis
ini,"jelasnya.
Ditegaskannya, alasan Sekda Kabupaten Bogor bahwa
tenggat waktu pelaporan ke pusatnya terlewati dan tak mampu dipenuhi sehingga
lelangnya digagalkan seolah membuka borok sendiri.
"Apa itu? Pemkab Bogor secara diam-diam bahkan
terang benderang mengakui bahwa dirinya memang lamban kinerjanya. Kalau bicara
soal waktu, saya bertanya: mengapa pekerjaan pembangunan jalan di Pasir Ipis ke
Garehong yang dananya bersumber dari bantuan keuangan Pemprov Jabar mereka bisa
realisasikan? Aneh kan,"tanyanya heran.
Kedua, lanjutnya, terkait dengan soal spirit pelayanan
birokrasi di Pemkab Bogor. Disebutkannya, soal spirit pelayanan ini pun menjadi
hal lain yang penting dan mesti dipertanyakan kepada dinas yang menyebabkan
gagal lelang ini.
"Saya membayangkan andai dari awal Dinas PUPR
(dulu Dinas Bina Marga) mengetahui bahwa batasan waktu pengerjaannya sangat
ketat sementara di sisi lain mereka pun memahami bahwa kebutuhan infrastuktur
ini sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Maka PUPR tentunya harus
membuat perencanan yang apik dan skala prioritas khusus untuk pekerjaan ini.
Bukannya malah sekarang beralasan bahwa tenggat waktunya telah terlewati.
Konyol itu,"tukasnya.
Menurutnya, semua ini tentu bermuara pada problem
spirit pelayanan di Dinas terkait yang melehoy dan memang layak dibenahi.
"Ketiga, saya ingin berpesan, sudahi kesan
paradigma pembangunan yang hanya memandang semuanya adalah "proyek",
mulailah dengan paradigma pendekatan bahwa pembangunan adalah untuk
kemaslahatan dan kemanfaatan publik. Jika di alam bawah sadar pikiran para birokrasi
di Pemkab Bogor seperti yang saya sebutkan terakhir, saya _haqqul yakin_,
seluruh pekerjaan yang diamanahkan kepada Pemkab Bogor akan terselesaikan
dengan baik dan bermanfaat untuk warganya,"pungkasnya. (Bidiknusantara)
0 Komentar