BOGOR -
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya meminta Tim
Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor jeli dalam
mengajukan proposal bantuan keuangan provinsi, baik itu ke Pemprov
Jawa Barat maupun Pemprov DKI Jakarta.
Politisi
Partai Demokrat ini berharap dengan kejelian TAPD Kabupaten Bogor,
maka tidak ada lagi kejadian proyek pembangunan yang bersumber
dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat yang dobel anggaran seperti
yang terjadi di proyek pembangunan atau revitalisasi Setu Ciriung
Citata, Cibinong.
"Dengan
terjadinya dobel anggaran di proyek pembangunan atau
revitalisasi Setu Ciriung Citata, Cibinong, harus menjadi
pembelajaran karena dana sebesar Rp15 miliar akhirnya dikembalikan ke
Pemprov Jawa Barat. Sementara itu di saat yang sama pemerintah pusat
melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sudah
menganggarkan Rp10 miliar untuk membangun Setu yang berada di
Kelurahan Cirimekar tersebut," ucap Asep kepada Inilah, Kamis
(19/9/2019).
Aktivis
mahasiswa 98 ini juga menambahkan agar TAPD Kabupaten Bogor ke depan
lebih teliti melihat rencana kerja yang diajukan oleh Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
TAPD
Kabupaten Bogor termasuk badan anggaran (Banggar) harus lebih
teliti dan jeli melihat rencana kerja yang diajukan oleh Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil dan OPD-nya karena proyek revitalisasi Setu
Ciriung Citata itu kan hasil usulan Pemprov Jawa Barat.
“Ke
depan pemberian bantuan keuangan tidak boleh
lagi top-down tetapi
harus bottom-up dan harus
berbasis kebutuhan terpenting masyarakat Kabupaten Bogor dan sesuai
wewenang pemerintah daerah baik tingkat II maupun tingkat I,"
tambahnya.
Asep
menuturkan agar Pemkab Bogor tidak 'terhipnotis' oleh gagasan-gagasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang katanya mau ngabret hingga
berdampak kita kurang jeli untuk membahasnya dengan detail.
Risiko
seperti sekarang yang kita hadapi, bayangkan saja kira-kira berapa
ratus miliar rupiah anggaran pembangunan untuk rakyat ini yang
tidak bisa terserap karena ketidaktahuan proyek revitalisasi setu itu
merupakan tanggung jawab BBWS KemenPU-Pera.
"Keinginan
alam bawah sadar untuk semata-mata mencari pencitraan buang jauh-jauh
dulu karena melakukan akselerasi pembangunan bukan di situ tempatnya.
Tapi, bagaimana spirit inovasi dan kolaborasi itu ditempatkan secara
proporsional dan wajar sesuai batas-batas kewenangan yang telah
diatur undang-undang," tutur Asep.
Terpisah,
Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappeda-Litbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati
menjelaskan untuk pembangunan atau revitalisasi Setu Ciriung Citata,
Cibinong, merupakan usulan atau saran dari Pemprov Jawa Barat dan
bukannya dari Pemkab Bogor.
"Proyek
revitalisasi Setu Ciriung Citata, Cibinong, bukan usulan Pemkab Bogor
tetapi usulan atau saran dari Pemprov Jawa Barat, ke depan untuk setu
akan kami konsultasikan ke BBWS Kemen PUPR," jelas Syarifah usai
rapat pembahasan usulan bantuan keuangan provinsi untuk tahun 2021 di
Ruang Rapat Bupati Bogor di Cibinong.
Ia
memaparkan pihaknya akan mengajukan proposal bantuan keuangan
provinsi baik ke Pemprov Barat dan Pemprov DKI Jakarta secara tepat
agar masyarakat Kabupaten Bogor maksimal dalam mendapatkan bantuan
keuangan tersebut.
"Tahun
ini Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan keuangan provinsi dari
Pemprov DKI Jakarta hanya Rp 7 miliar sementara kota Bekasi bisa
mendapatkan Rp800 miliar, dengan program reboisasi dan normalisasi
Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung kami harap mendapatkan bantuan
dari Pemprov DKI sebesar ratusan miliar rupiah," paparnya.
Burhanudin,
selaku Sekda dan juga Ketua TAPD Kabupaten Bogor, melanjutkan selain
akan memaksimalkan bantuan keuangan provinsi, jajarannya juga akan
memaksimalkan bantuan Dana Alokasi Keuangan (DAK) dari pemerintah
pusat.
"Hari
ini kami mengevaluasi kenapa bantuan keuangan yang kita dapatkan
kecil jika dibandingkan daerah lain padahal jumlah masyarakat kita
lebih banyak, sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II
kita tidak banyak. Kami akan menyesuaikan program kerja dengan
Pemprov Jawa Barat, DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. Untuk
memaksimalkan lobi-lobi tersebut, Bupati Bogor dan Wakilnya siap
menjadi ketua tim lobi bantuan keuangan," lanjut
Burhanudin. (inilah)
0 Komentar