Pemprov Jabar Ditegur Mendagri, DPRD: Emang Pusat Sudah On The Track?

 


BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menanggapi teguran tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada 19 provinsi, termasuk Jawa Barat. Menurut Asep saat ini urusan penanganan COVID-19 tak hanya bertumpu di pemerintah daerah.

"Kondisinya memang tidak mudah, terus memangnya Pusat on the track juga gitu dalam merealisasikan anggarannya? Vaksin saja nyaris minta dibayarin rakyat. Menurut hemat saya, kita semua harus saling menegur diri juga lah," ujar Asep saat dihubungi detikcom, Senin (19/7/2021).

Belum selesai mengurusi rencana pengurangan belanja karena pendapatan asli daerah (PAD) yang tak tercapai akibat pandemi, kata Asep, varian Delta COVID-19 yang menerap tiba-tiba pun membuat situasi menjadi lebih rumit.

"Urusan tidak sepenuhnya di Pemerintah Daerah. Kok, kesannya jadi kesalahan hanya bertumpu di daerah. Bagi Pemerintah Daerah termasuk Pemprov Jabar yang kondisi eksisting anggarannya terbatas lalu menghadapi kenyataan realisasi pendapatan dalam semester awal pun ngedrop situasinya tentu akan membuat kleyengan," katanya melanjutkan.

"Dalam kasus di Jabar, menjadi logis kalau Pemprov Jabar pun tambah gelagapan," kata politikus dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Meski begitu, teguran itu dikatakan Asep menjadi masukan kepada Pemprov Jabar untuk segera memberikan perhatian penuh kepada pengendalian wabah, termasuk realisasi anggaran. Hal itu telah ia sampaikan dalam rapat bersama sekretaris daerah dan TAPD Jabar sebelum pemberlakuan PPKM.

"Dalam rapat itu pun saya tegaskan, bahwa penanganan Pemprov Jabar atas wabah harus cepat namun tetap dalam basis kewenangan yang proporsional," tutur Asep.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan teguran tertulis untuk 19 provinsi. Semua ditegur karena realiasi anggaran untuk penanganan COVID-19 hingga insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah. Padahal, dananya ada.

"Kami sudah menyisir dan sudah rapat berkali-kali dengan kepala daerah masih belum ada, apa.. ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan COVID dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan masih belum banyak berubah," kata Tito.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu (17/7/2021) terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat. Tito menyebut teguran tertulis itu disampaikan per hari ini ke 19 provinsi tersebut.

"Ini termasuk , mohon maaf, langkah yang cukup keras karena (teguran tertulis-red) jarang kami keluarkan," ujarnya.

Sumber: Detik(19/7/2021)

Share on Google Plus
    Komentari dengan Google
    Komentari dengan Facebook

0 komentar: