Dana PEN Kok untuk Bangun Alun-alun Cirimekar?


BOGOR
 - Kabupaten Bogor mendapatkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 64, 4 miliar dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jawa Barat.

Peruntukannya untuk penataan Alun-alun Cirimekar Cibinong Rp10,7 miliar, pembangunan ruas Jalan Cisangku-Cigudeg-Cisangku sebesar Rp28,7 miliar dan revitalisasi Pasar Cisarua sebesar Rp25 miliar.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Asep Wahyuwijaya menyetujui jika dana PEN diperuntukan ke pembangunan  ruas Jalan Cisangku-Cigudeg-Cisangku  dan revitalisasi Pasar Cisarua. Tapi, ia tidak menyetujui jika dana tersebut juga diperuntukan ke penataan Alun-alun Cirimekar Cibinong.

Pria yang sudah dua periode menjabat wakil rakyat ini melihat alokasi dana PEN untuk penataan Alun-alun Cirimekar Cibinong ini memaksakan, mengambil kesempatan dalam kesempitan dan mengakomodir kepentingan pemenuhan janji kampanye Gubernur Ridwan Kamil ketimbang demi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.

"Saya lebih memilih dana PEN untuk penataan Alun-alun Cirimekar Cibinong dicoret dan digantikan untuk merevitalisasi pasar, pengadaan alat medis penanganan wabah Covid-19, membangun irigasi pengairan ataupun membangun insfrastruktur jalan maupun jembatan yang rusak akibat bencana alam," kata Asep kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).

Ia menerangkan alasan tidak menyetujui dana PEN untuk menata Alun-alun Cirimekar Cibinong karena saat ini  masih dalam masa pandemi Covid-19 hingga walaupun selesai dibangun bakal tidak bisa dimanfaatkan karena dalam aturan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

"Kok bisa pemerintah daerah atau Pemprov Jawa Barat merencanakan pembangunan alun-alun? Padahal seluruh alun-alun itu sedang ditutup demi tegaknya aturan Prokes Covid 19, PSBB ataupun PPKM. Sementara di bidang kesehatan, pertanian, ekonomi dan lainnya malah kekurangan dana untuk melaksanakan program-program kerjanya," terang anggota badan anggaran (Banggar) ini.

Asep berharap dana PEN Jawa Barat Tahun 2021 sebesar Rp2,2 triliun bisa maksimal dalam menumbuhkan tingkat perekonomian di 27 kabupaten dan kota yang ada.

"Oleh karena dana PEN merupakan pinjaman dan nilainya sangat besar, maka selaku wakil rakyat kami pasti melakukan monitoring walaupun hanya bisa 'di ujung' karena dalam perencanaannya eksekutif tidak melibatkan kami," harap Asep.

Sumber: Inilah Koran (4/2/2021)

 


0 Komentar