Borderline Economic Summit 2019 Jangan Hanya Jadi Forum Wacana


BOGOR
- Forum tingkat tinggi antar pemimpin daerah yang dikemas dalam Borderline Economic Summit (BES) 2019 sukses digelar di Royal Tulip Gunung Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12).

Forum ini membahas 8 isu strategis wilayah perbatasan dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam ‘Protokol Bogor’. 12 kepala daerah yang saling berbatasan menandatangani kesepakatan tersebut.

Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi forum wacana. Sehingga, kesepakatan yang telah ditandatangani bisa terealisasi.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengaku sangat mengapresiasi forum besar seperti ini. 12 kota/kabupaten di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang berbatasan langsung ikut serta merumuskan arah pembangunan.

“Sehingga Pemprov Jabar akan mensupport maksimal gagasan dan ide ini. Karena menjadi salah satu bagian program untuk mempercepat pembangunan dengan berbagai alasan,” kata lelaki yang akrab disapa Kang AW.

Setidaknya, ada 3 alasan penting kenapa forum ini menjadi sangat krusial. Pertama,
ada jutaan nasib warga Jabar yang bergantung di forum ini dalam berbagai permasalahannya.

Kedua, dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang sangat luas, kompleksitas permasalahannya sangat tinggi. Forum ini diharapkan berdampak maksimal dalam proses pembangunan.

“Ini juga akan berdampak ke wilayah provinsi lainnya, yaitu Jakarta dan Banten sebagai tetangga, meskipun mereka tidak hadir. Padahal menurut saya ini adalah isu penting dan tidak berlebihan jika isu ini dibawa ke pusat,” ungkapnya.

Dengan posisinya yang begitu strategis, Kang AW berharap BES 2019 tidak hanya menjadi forum wacana. BES harus menjadi gerakan bersama yang harus terus diinisiasi secara berkala.

Sehingga, respon dari Pemprov Jabar hingga pusat tidak setengah-setengah dalam memberikan dukungan.

“Apa yang disampaikan bupati Bogor di forum tadi menjadi masukan bagi pemprov atau pun pusat. Karena kalau separuh wilayah di bagian Barat Jabar ini selesai, maka separuh lainnya di Jabar bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Terakhir, politisi Partai Demokrat ini berharap ide yang keluar dari forum ini bisa dimaksimalkan di Jabar dan diteruskan ke Pemprov DKI dan Banten.

Untuk DPRD sendiri, akan memaksimalkan fungsi penganggaran. Melalui ide forum ini, DPRD bisa merombak total anggaran di berbagai wilayah di Musrembang Provinsi pada April atau Mei 2020. Pemprov juga bisa memilah mana yang menjadi kewenangannya dan mengukur kemampuan anggaran.

“Intinya tinggal disinergikan, maka sinergi itu amat penting,” pungkas Kang AW.

(Sumber) 
Share on Google Plus
    Komentari dengan Google
    Komentari dengan Facebook

0 komentar: