AW Tidak Setuju Anggaran Program Prakerja Dibebankan ke Daerah


BANDUNG
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengaku tidak setuju jika anggaran Prakerja yang diluncurkan pemerintah pusat, dibebankan ke daerah. Posisi dan peran pemerintah daerah dalam turut menyukseskan program Prakerja ini dengan cara menyiapkan sumber daya manusia dalam hal meningkatkan keterampilan dan keahlian agar terserap dunia kerja yang dibutuhkan.


Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan, dengan adanya kebijakan program Prakerja ini murni seutuhnya program pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, hanya berperan membuka ruang dan jalan untuk merealisasikan program tersebut. Pihaknya pun mengaku tidak setuju jika anggaran Prakerja ini dibebankan ke daerah karena akan berdampak pada keuangan daerah.

“Prakerja ini kan kebijakan murni dari pusat. Kalau (anggaran pra kerja) dibebankan ke daerah, kita tidak setuju. Karena ruang fiskal kita memiliki syarat terbatas, kebutuhan fisik kita masih banyak misalnya kebutuhan ruang kelas baru, rumah sakit, dan lainnya,” ungkap Asep, Kamis, 14 November 2019.

Berbicara mengenai kesempatan kerja, lanjut Asep, sebetulnya hal tersebut lebih banyak dipengaruhi indikator makro. Peran daerah, kata dia, dengan menyiapkan sumber daya manusia agar memiliki keahlian tertentu sehingga mampu diserap dunia kerja.

Beberapa kebijakan yang bisa dilakukan di daerah misalnya membangun SMK yang relevan dengan kebutuhan industri. Keterserapan pencari kerja ini, kata Asep, tentunya sangat dipengaruhi faktor ekonomi makro dari pusat seperti kemudahan berinvestasi di Indonesia yang ditindaklanjuti di daerah.

“Dengan adanya program Prakerja ini, kita (daerah) tinggal bagaimana? Siapkan pelatihan atau pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Misalnya ada investasi perikanan di Pangandaran, kita harus siapkan SMK khusus perikanan. Kemudian misalkan di Karawang atau Cikarang, industri otomotif berkembang, kita harus menyiapkan SMK otomotif yang dikerjasamakan dengan industri itu. Jadi bisa langsung terserap. Itulah kontribusi kita untuk mereduksi angka pengangguran. Jadi provinsi itu menyiapkan skill labour (tenaga kerja terampil),” ucap dia. (PR) 
Share on Google Plus
    Komentari dengan Google
    Komentari dengan Facebook

0 komentar: