BOGOR - Pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kementrian Sosial (Kemensos) memberikan batas waktu hingga Agustus lalu kepada Bank Nasional Indonesia (BNI), sebagai rekanan penyaluran bantuan tersebut secara Non Tunai. Namun hingga saat ini pencetakan buku tabungan dan ATM untuk pencairan bantuan Non Tunai tersebut belum terealisasi dengan merata.
Sementara
itu menurut Asep Wahyu Wijaya. SH, Selaku Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi
DPRD Provinsi Jawa Barat dan Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa
Barat, menuturkan bahwa dirinya pun ikut dalam pengesahan anggaran di Jawa
Barat, untuk membantu Para Pendamping PKH mendapatkan Bantuan DP Motor.
“Saya
juga di Bangar (Badan Anggaran) Ikut ketok palu, supaya mereka mendapat
fasilitas salah satunya DP motor,” ujarnya, selepas menghadiri acara Purna
Waktu Camat Dramaga, Kab. Bogor, Selasa (31/10)
Menurutnya
dalam pelaksanaan program PKH yang merupakan warisan pekerjaan Pemerintah
sebelumnya, diharuskan para pelaksananya memiliki intregritas yang dapat
mewujudkan niatan baik pemerintah sebelumnya.
“Ada
konsep ideal soal PKH nya itu, PKH itu kan warisan pekerjaan Pak SBY dulu
Partai Demokrat, tentu orang-orangnya pun tentu harus yang punya interegritas,
yang bisa mewujudkan niat-niat baik Pak SBY dulu,” tuturnya
Selain
itu Menurutnya berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat
memberikan fasilitas DP motor untuk para Pendamping PKH, dengan tujuan agar
mereka nyaman dan amanah dalam menjalankan tugas.
“Atas
dasar itu maka Pemrov Jabar pun kemudian mengapresiasi posisi mereka dibawah,
supaya nyaman bekerjanya, supaya amanah melakukan kegiatan, maka kita kasih
bantuan DP motor untuk mereka,” tuturnya.
Namun
saat disinggung terkait Buku tabungan dan ATM yang belum disalurkan oleh BNI,
Asep Wahyu tak berkenan untuk berpendapat, karena menurutnya hal tersebut
bukanlah domainnya.
“Itu
domainnya bukan domain saya, saya takut akan mengganggu nantinya,” ujar Asep
Wahyu. (matalensa)
0 Komentar