Soal Aktivitas Peti, Asep Wahyuwijaya: Respons Bupati Bikin Gagal Paham

BOGOR – Aktivitas penambangan tanpa izin (peti) masih menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya. Menurut dia, keberadaan peti menjadi fenomena. Keberadaan peti ini pun menjadi pertanyaan politisi Demokrat ini.

“Main dengan siapa mereka? Aparat pemprov, pemkab atau penegak hukum. Terus siapa yang menanggung resiko jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam peti?” kata dia kepada Radar Bogor, kemarin (3/5).

Ia mencontohkan yang terjadi di Parungpanjang. Menurutnya, hampir semua ruas jalan yang ada di wilayah itu mengalami kerusakan parah akibat muatan yang overload dari aktivitas penambangan. Pemprov Jawa barat, kata dia, menjadi pihak yang harus membereskan dan membangun atau memperbaiki jalan tersebut.

“Kalau alam lingkungan rusakdan banyak orang yang meninggal, siapa yang tanggung jawab?” tanyanya.

Pernyataan ini dilontarkan untuk menyikapi pernyataan Bupati Bogor, Nurhayati yang mulai terusik. Menurutnya, sebetulnya Pemkab Bogor hanya perlu menyerahkan data tambang yang ada di wilayahnya, dan terdaftar di dinasnya. “Selesai,” katanya.

Soal penindakan tambang yang terdaftar, menurutnya, itu urusan penegak hukum, bukan Pemprov Jawa Barat. Sementara pilihan bagi tambang yang tak berizin, penegak hukum hanya akan memberi dua pilihan.

“Tutup atau daftarkan ke Pemprov. Itu saja. Soal pengawasan setelah terdaftarnya itu sendiri, kewenangannya ada di Inspektur Pertambangan di Dirjen Minerba. Gagal paham saya dengan caranya bupati merespons,” imbuhnya. [Koran Radar Bogor terbit Jum'at (4/5/2018)]

Berita asli dengan judul: Reaksi Bupati Bikin Gagal Paham