NasDem: Framing Partai sebagai Korporasi Merendahkan Mandat Rakyat


BOGOR
- Partai NasDem menilai penyamaan partai politik dengan entitas korporasi sebagai framing yang merendahkan mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemilu.


Ketua DPP Partai NasDem Asep Wahyuwijaya di Bogor, Jawa Barat, Senin, mengatakan partainya dibangun bukan sekadar sebagai wadah massa, melainkan berlandaskan gagasan besar perubahan untuk kemajuan bangsa.

Menurut dia, Partai NasDem didirikan dengan nilai dan cita-cita besar yang diwariskan untuk kepentingan publik, sehingga tidak tepat jika diposisikan layaknya perusahaan.

“Jadi, Partai NasDem ini dilahirkan dan dibangun dengan nilai dan cita-cita besar. Hari ini, pemilik yang notebene pemilihnya pun sudah belasan juta, kader aktifnya sudah jutaan, pengurusnya sudah ratusan ribu, bahkan anggota parlemennya pun sudah ribuan,” ujarnya.

Ia menegaskan, dengan basis dukungan yang luas tersebut, NasDem telah menjadi milik publik, bukan entitas privat seperti korporasi.

“NasDem, menurut saya, sekarang sudah menjadi domain atau milik publik,” kata Asep yang juga menjabat Anggota DPR RI asal Dapil V Jawa Barat (Kabupaten Bogor).

Asep juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang dinilai tidak akan mengambil langkah gegabah dalam menentukan arah partai.

Ia menilai Surya Paloh sebagai sosok politisi yang telah menuntaskan kepentingan pribadi dan keluarganya, serta mendedikasikan diri untuk membangun partai sebagai warisan bagi masyarakat.

Selain itu, Asep menyoroti bahwa kerja-kerja partai politik memiliki karakter yang berbeda dengan korporasi, sehingga tidak dapat disamakan dalam konteks pengelolaan maupun orientasinya.

“Kerja-kerja partai politik tentunya tidak bisa disamakan dengan aksi korporasi sebuah entitas usaha. Sangat berbeda,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar hubungan politik antarpartai, termasuk dengan Partai Gerindra, diarahkan dalam bentuk aliansi strategis yang berbasis nilai dan komitmen kebangsaan.

Menurut dia, aliansi strategis memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan sekadar koalisi yang bersifat pragmatis.

“Aliansi strategis itu ikatannya lebih karena komitmen atas nilai dan cita-cita demi kemajuan bangsa tanpa harus terjebak dengan misalkan bagi-bagi jatah kursi di kabinet,” kata Asep.

Ia menambahkan, sikap politik NasDem selama ini menunjukkan komitmen etis, termasuk dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo tanpa menuntut posisi di kabinet.

Asep menilai hal tersebut sebagai bentuk pendidikan politik kepada publik tentang pentingnya sikap tahu diri dan konsistensi terhadap nilai-nilai politik.

Ke depan, ia berharap komitmen strategis dan etis antarpartai dapat terus diperkuat dalam praktik politik nasional.

Sumber: Megapolitan

0 Komentar