JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPR RI menyoroti secara serius kondisi pensiunan PT Angkasa Pura II yang terdampak penghentian bantuan iuran BPJS Kesehatan sejak awal tahun 2023. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan tekanan baru, terutama bagi pensiunan dengan kondisi ekonomi terbatas.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep
Wahyuwijaya, menilai penghentian bantuan ini tidak hanya berdampak
administratif, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hidup para pensiunan
akibat terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan.
Dalam banyak kasus, kata Asep, pensiunan sangat bergantung
pada jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar di usia lanjut.
“Pensiunan tidak boleh kehilangan perlindungan dasar,
terutama dalam hal akses kesehatan. Mereka adalah kelompok rentan yang harus
menjadi prioritas dalam kebijakan sosial," kata Asep saat Fraksi NasDem
menerima audiensi para pensiunan PT. Angkasa Pura II, di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Senin (20/4/2026).
Lebih lanjut, Fraksi Partai NasDem menyoroti bahwa
penghentian bantuan dilakukan tanpa skema pengganti yang memadai. Hal ini
menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perusahaan agar
tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial.
Dalam konteks yang lebih luas, Asep menegaskan bahwa proses
restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan Angkasa Pura II ke dalam holding
InJourney, tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap para
pensiunan.
"Transformasi dan efisiensi korporasi harus tetap
berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kelompok rentan," tandasnya.
Sedangkan anggota Komisi VI DPR RI, Randi Zulmariadi, yang
turut hadir dalam audiensi tersebut, mengingatkan bahwa BUMN memiliki peran
strategis, tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen
negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, lanjut Randi, setiap kebijakan harus
mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan sosial.
Fraksi Partai NasDem mendorong agar bantuan iuran BPJS
Kesehatan bagi pensiunan BUMN yang mengalami kondisi serupa dapat dipulihkan,
khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.
"Apabila pemulihan belum memungkinkan, diperlukan skema
alternatif yang adil, transparan, dan berkelanjutan," ujar legislator dari
Dapil Kepulauan Riau tersebut.
Sebagai bentuk komitmen, Fraksi Partai NasDem melalui para
anggotanya di Komisi VI DPR RI menyatakan kesiapan untuk mengawal isu ini
melalui mekanisme parlemen, termasuk pembahasan dalam forum resmi guna
memastikan solusi konkret dan berkeadilan.
“Efisiensi tidak boleh menghilangkan perlindungan dasar.
Negara harus tetap hadir melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk
para pensiunan," tukas Randi.
Sumber: Fraksi Nasdem
0 Komentar