BOGOR - Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong transparansi kebijakan serta perlindungan masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi akibat tekanan geopolitik global.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu di
Cibinong, Minggu, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah dinamika
konflik di kawasan Timur Tengah merupakan kondisi yang sulit dihindari,
mengingat Indonesia masih terhubung erat dengan pasar energi global dan
fluktuasi nilai tukar.
Menurut Asep, langkah penyesuaian harga perlu dipahami sebagai bagian dari
upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan kesehatan sektor energi nasional, namun
dampaknya terhadap masyarakat kecil harus menjadi perhatian utama.
“Dalam situasi global yang tidak menentu, kebijakan energi oleh pemerintah
tidak hanya dituntut untuk adaptif, tetapi juga harus berpihak kepada
masyarakat,” kata Asep.
Ia menegaskan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara memiliki
peran strategis yang tidak hanya berorientasi pada fungsi komersial, tetapi
juga harus memperkuat tanggung jawab publik sebagai penyangga stabilitas energi
nasional.
Menurut dia, kenaikan BBM non-subsidi berpotensi memicu efek berantai terhadap
biaya logistik, tarif transportasi, harga jasa, hingga menambah tekanan bagi
pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, lanjut dia, kondisi tersebut dapat
berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta meningkatkan tekanan
inflasi nasional.
Asep mendorong pemerintah melalui Pertamina memperkuat stabilitas pasokan dan
distribusi energi agar tidak terjadi gangguan yang dapat memperburuk situasi di
lapangan.
Selain itu, ia meminta transparansi dalam mekanisme penetapan harga BBM
non-subsidi agar publik memahami dasar kebijakan dan dapat meminimalisasi
spekulasi pasar.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Pertamina dalam
menjalankan fungsi pelayanan publik, khususnya untuk menjaga ketersediaan BBM
subsidi bagi masyarakat yang berhak.
Menurutnya, kebijakan mitigasi yang terukur juga perlu diperkuat melalui
perlindungan sosial yang adaptif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta
dukungan terhadap sektor UMKM dan transportasi publik.
“Pemerintah melalui peran Pertamina sebagai jangkar stabilitas energi nasional
sangat krusial dalam memastikan bahwa beban penyesuaian tidak ditanggung secara
tidak proporsional oleh masyarakat menengah dan kecil,” ujarnya.
Ia juga meminta pengawasan terhadap rantai distribusi diperketat untuk mencegah
praktik penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat pasar.
Asep meyakini dengan kebijakan yang tepat, terkoordinasi, dan responsif, dampak
kenaikan BBM non-subsidi dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas sosial dan
ekonomi nasional.
Sumber: Antara
0 Komentar