BOGOR –
Atas nama pentingnya kolaborasi dalam penanganan wabah Covid-19, pemerintah
pusat akhirnya membagi urusan besar ini kepada semua unsur di bawahnya.
Pemerintah desa, kelurahan bersama seluruh Satgasnya hingga ke
RW dan RT, saat ini telah dijadikan pasukan garis depan.
Mereka bertugas untuk melakukan tracing dan pendataan, termasuk
mengirimkan bantuan pangan kepada warganya yang terpapar Covid-19. Selain itu,
melakukan pemulasaran jenazah saat ada yang meninggal karena Covid-19 di
desanya.
Demikian disampaikan Ketua
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya saat
membagikan APD lengkap mulai dari hazmat, masker medis dan masker kain serta
faceshield ke beberapa desa di Kecamatan Ciampea, Cibungbulang dan Pamijahan
Kabupaten Bogor.
“Kasihan aparat dan Satgas pemerintah desa kita yang harus
berhadapan dengan warga yang terpapar Covid-19 apalagi kalau warganya terpapar
oleh varian virus Delta mereka berpotensi tertular jika pemantauannya dilakukan
dengan tanpa menggunakan APD,” jelas Kang AW (sapaan akrab,red).
Lebih lanjut kang AW
mengatakan, semua beban pekerjaan pemerintah desa yang penuh resiko tersebut
merupakan konsekuensi dari keengganan pemerintah pusat untuk menerapkan istilah
karantina kesehatan atau lockdown.
“Akibatnya, jangankan memberikan bantuan kepada warga secara
keseluruhan, pemerintah daerah dan pemerintah desa yang tingkat kemampuannya
terbatas pun jadi keteteran,” tegasnya.
Kang
AW menjelaskan, apabila diberlakukan karantina, maka semua pasti akan diam di
rumah, karena seluruh warga negara yang terkarantina, baik terpapar Covid-19
ataupun tidak bahkan termasuk hewan ternaknya sekalipun, akan diberikan bantuan.
“Regulasinya
kan begitu, ujarnya. Tapi, kalau yang diberlakukannya masih seperti sekarang,
mau bagaimana lagi?,” pungkasnya.
Sumber:
Radar Bogor (11/7/2021)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar